Foto: istimewa | Tampak Wamendagri Dr. Bima Arya, SIP.,MA., membuka Rakernas APEKSI XVIII, dengan memukul gong, di Grand City Hall, di Kota Medan Selasa, (30/7).
Medan, Sumut, jurnalmamberamofoja.com – Berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia menjadi agenda utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Grand City Hall, Kota Medan, Sumatera Utara, pada 1–2 Juli 2026.
Forum yang mempertemukan para wali kota dari berbagai daerah itu menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dalam menjawab dinamika pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Sejumlah rekomendasi penting berhasil disepakati dalam Rakernas XVIII APEKSI. Di antaranya percepatan transformasi layanan publik berbasis digital, reformasi Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih berkeadilan, penguatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga peningkatan kewenangan dan kapasitas pemerintah kota dalam mengatasi persoalan perkotaan.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan intensif melalui forum dialog, diskusi kelompok, dan sidang pleno yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan ruang kota, mitigasi bencana, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
APEKSI berharap seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah sehingga pembangunan di setiap kota dapat berlangsung secara merata, efektif, dan berkelanjutan.
Baca juga: Abisai Rollo Dukung Turnamen Domino di Jayapura, Tegaskan Bukan Ajang Judi
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH.,MH., yang hadir dalam Rakernas tersebut menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hasil sidang, melainkan harus disampaikan secara langsung kepada Presiden agar berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota memperoleh perhatian dan solusi konkret.
Menurut Abisai, pemerintah kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Pemerintah kota berada di bawah koordinasi gubernur dan Presiden. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi daerah harus disampaikan langsung kepada Presiden agar mendapat perhatian dan solusi yang tepat,” tegas Abisai Rollo.
Ia menilai setiap kota memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Oleh sebab itu, aspirasi pemerintah kota perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan nasional agar setiap keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Abisai juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai fondasi keberhasilan pembangunan nasional.
Menurutnya, komunikasi yang efektif antarlevel pemerintahan akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penataan kawasan perkotaan.
Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarpemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Laporan: Sony Rumainum
