Foto: Irfan | Tampak Ramses Wally, Tokoh Adat, Wakil Ketua DAS Sentani, ketika memberikan keterangan pers, di sela pembukaan Pra FDS XV 2026.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Jayapura dalam pembukaan Pra-event Festival Danau Sentani (FDS) XV Tahun 2026 menuai sorotan dari tokoh adat Papua asal Kabupaten Jayapura, Ramses Wally.
Ramses mengaku kecewa karena tidak melihat satu pun unsur pimpinan maupun anggota DPR Kabupaten Jayapura menghadiri pembukaan Pra-FDS XV yang berlangsung di Kawasan Wisata Pantai Khalkote, Distrik Sentani Timur, Selasa (25/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, SIK.,SH.,MH., dan dihadiri sejumlah tokoh adat, masyarakat serta unsur pemerintahan.
“Saya sebagai tokoh adat dan juga Wakil Ketua DAS Sentani sangat kecewa melihat kondisi ini. Pimpinan dewan sampai anggota DPR Kabupaten Jayapura tidak ada satu pun yang hadir,” ujar Ramses kepada wartawan usai kegiatan.
Menurut Ramses, ketidakhadiran seluruh unsur legislatif dalam agenda besar daerah tersebut patut dipertanyakan. Terlebih, FDS merupakan salah satu kegiatan strategis Kabupaten Jayapura yang tidak hanya berkaitan dengan pariwisata, tetapi juga menyangkut pelestarian budaya dan penggerakan ekonomi masyarakat.
“Ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan kondisi seperti ini? Apakah karena Festival Danau Sentani ini digelar oleh bupati? Apakah DPRK setuju atau tidak, sehingga mereka tidak hadir dalam event ini?” katanya.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan kehadiran DPR Provinsi Papua yang menurutnya masih mengirimkan perwakilan.
“DPR Provinsi Papua saja ada perwakilan yang hadir. Masakan DPR Kabupaten Jayapura yang juga selaku tuan rumah tidak kelihatan dalam kegiatan tersebut. Ini aneh bagi kami masyarakat. Ada apa dengan legislatif dan eksekutif?” ujarnya.
Baca juga: Kapolres Jayapura Hadiri Pembukaan Pra-FDS XV, Dukung Pelestarian Budaya Papua
Ramses menegaskan, apabila pimpinan atau anggota DPRK berhalangan hadir karena tugas di luar daerah maupun agenda lain, seharusnya tetap ada perwakilan yang hadir.
“Kalau memang mereka ada tugas keluar atau ke mana, saya rasa unsur pimpinan juga harus hadir dan harus ada yang mewakili. Tetapi ini dari unsur pimpinan sampai anggota DPR pun tidak ada yang hadir,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berjalan harmonis. Menurutnya, berbagai program pemerintah dan kebijakan anggaran daerah dibahas melalui mekanisme bersama antara pemerintah dan DPRK.
“Pemerintahan eksekutif dan legislatif itu bagaikan suami istri. Program yang dilaksanakan eksekutif harus dibahas dan disetujui melalui DPR. Anggaran yang ditetapkan juga harus melalui pembahasan DPR,” jelas Ramses.
Karena itu, ia meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama. Ramses juga mendorong pihak eksekutif maupun legislatif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait ketidakhadiran DPRK dalam pembukaan Pra-FDS XV.
“Kami masyarakat bertanya-tanya. Sebagai tokoh adat, saya melihat kegiatan ini dilaksanakan oleh bupati, tetapi seakan-akan tidak ada respons dari pihak legislatif. Ini sangat disayangkan,” katanya.
Ramses berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jayapura dapat kembali berjalan seirama. Menurutnya, kekompakan kedua unsur pemerintahan tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik dan berbagai agenda pembangunan daerah berjalan maksimal.
“Pemerintahan daerah itu harus lengkap. Eksekutif dan legislatif harus seirama, sehingga publik menilai bahwa pemerintahan ini bersih, baik dan berwibawa,” ujarnya.
Ia pun meminta ketidakhadiran DPRK pada pembukaan Pra-FDS XV tidak kembali terjadi saat puncak Festival Danau Sentani XV yang dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2026.
Terlebih, apabila rencana kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia pada puncak FDS XV benar-benar terealisasi, Ramses menilai seluruh unsur pemerintahan daerah harus menunjukkan kekompakan dan kesiapan.
“Jangan sampai kondisi ini terulang lagi pada puncaknya. Kalau betul-betul akan dihadiri Wakil Presiden, tentu ini akan berdampak dan menjadi perhatian. Jangan sampai negara menilai bahwa pemerintahan di Kabupaten Jayapura berjalan tanpa kekompakan antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
