admin web
Foto: Irfan / Pj. Bupati Jayapura Semuel Siriwa bertemu kontraktor Papua yang lakukan aksi blokade
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, akhirnya menemui para kontraktor asli Papua yang menggelar aksi protes di depan gerbang utama Kantor Bupati Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, pada Senin (30/12/2024).
Ditemani sejumlah pejabat, termasuk Kepala Inspektorat Meiyer C. Suebu dan Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, serta dua anggota DPRK, Wilhelmus Manggo dan Bob Banundi, bupati Siriwa memberikan penjelasan terkait persoalan yang memicu aksi tersebut.
Aksi demo ini digelar untuk menuntut hak pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh para kontraktor.
Massa memblokir pintu gerbang utama sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura.
“Apa yang Terjadi Tidak Semata-Mata Kesalahan Hari Ini”
Di hadapan para kontraktor, Semuel Siriwa memulai dengan menjelaskan kondisi keuangan Pemda Jayapura.
“Apa yang kita hadapi saat ini tidak terjadi begitu saja. Semuanya bermula dari target pendapatan APBD yang diproyeksikan Rp1,5 triliun. Namun, hingga akhir tahun, baru terealisasi sekitar 89 persen atau kurang lebih Rp170 miliar dari target tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ketidaksesuaian antara target pendapatan dan penyusunan kegiatan menyebabkan utang-utang proyek yang kini menjadi persoalan.
“Ada miskomunikasi dalam penyusunan kegiatan. Banyak rencana dibuat tanpa kepastian pendapatan yang cukup. Akibatnya, muncul tumpang tindih yang sekarang harus kami benahi,” tambahnya.
Semuel Siriwa menjelaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepala OPD bersama Inspektorat untuk memverifikasi seluruh kontrak kerja.
Langkah ini, katanya, diperlukan untuk menentukan prioritas penyelesaian utang sebelum akhir tahun.
“Kami sedang berupaya menyelesaikan yang masih bisa dibayarkan hari ini dan besok. Namun, untuk utang yang belum dapat ditangani, kami pastikan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025,” jelasnya.
Meski situasi ini di luar kapasitasnya sebagai penjabat yang baru bertugas, ia tetap berkomitmen mencari solusi.
“Saya menerima semua tanggung jawab ini meskipun banyak hal yang terjadi sebelum saya menjabat. Saya hanya bisa berjanji bahwa pembayaran utang ini menjadi prioritas utama di tahun mendatang,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai, memastikan bahwa rekapitulasi utang telah selesai dilakukan.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPK Provinsi Papua untuk memastikan pembayaran utang masuk dalam APBD 2025.
“Setelah penetapan APBD Januari 2025, kami akan langsung memproses pembayaran. Kami juga akan melibatkan DPRK untuk menyetujui nominal pembayaran, dan berkoordinasi dengan Bank Papua untuk mempercepat proses ini,” kata Kensimai.
Meski beberapa kontraktor menyayangkan lambannya respons pemerintah, mereka berharap janji penyelesaian di tahun 2025 benar-benar terealisasi.
Aksi ini menjadi pengingat penting bagi Pemda Jayapura untuk lebih berhati-hati dalam perencanaan keuangan.
Dengan tekanan dari para kontraktor dan sorotan publik, pemerintah diharapkan segera menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini.
(Fan)
