Foto: istimewa | Gubernur Papua Matius Fakhiri bersama Menteri Imigrasi Agus Andrianto dalam pertemuan di Jakarta kemarin, Kamis (9/7).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn). Matius D. Fakhiri, SIK.,MH., atau yang akrab disapa MDF mengusulkan kolaborasi strategis dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk membuka peluang pengalihan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan Kementerian Imigrasi. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol (Purn). Drs. Agus Andrianto, SH.,MH., dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Gubernur MDF, pengalihan ASN dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur di Papua sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Papua cukup besar. Karena itu kami mengusulkan agar sebagian ASN dapat dialihkan menjadi ASN di Kementerian Imigrasi,” ujar MDF.
Selain membahas penataan ASN, pertemuan tersebut juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan perdagangan lintas batas dengan negara-negara di kawasan Pasifik, terutama Papua Nugini (PNG).
MDF menilai Papua memiliki potensi ekonomi yang besar apabila produk-produk lokal tidak hanya dipasarkan di dalam daerah, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.
Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama dalam memperkuat fungsi pos lintas batas agar aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat semakin lancar.
“Kalau produk kita hanya dipasarkan di Papua saja sudah bisa meningkatkan PAD. Akan lebih baik lagi apabila dapat diperluas hingga ke kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini,” katanya.
Baca juga: Gubernur Papua Lantik 16 Pejabat, Matius Fakhiri Warning ASN Jangan Hanya Duduk di Balik Meja
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengusulkan pemanfaatan warga binaan pemasyarakatan untuk mendukung program pertanian dan perkebunan yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua.
Menurutnya, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif akan menjadi bekal keterampilan sekaligus membantu proses pembinaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
“Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan sehingga memiliki keterampilan saat kembali ke masyarakat,” jelasnya.
MDF mengungkapkan, Menteri Agus Andrianto menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan dan menyatakan kesiapan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung program-program strategis Pemerintah Provinsi Papua.
Ia juga mengapresiasi komitmen Menteri Agus dalam membuka peluang yang lebih luas bagi putra-putri asli Papua untuk berkarier di lingkungan Kementerian Imigrasi, termasuk kesempatan menduduki jabatan strategis seperti kepala kantor wilayah pada masa mendatang.
Menurut MDF, peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua dalam birokrasi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat representasi Papua sekaligus mendorong lahirnya aparatur yang profesional dan berdaya saing.
Laporan: Sony Rumainum
