KWI dan Film “Pesta Babi” Dinilai Suarakan Pesan Serupa tentang Papua

banner 120x600
banner 468x60
Spread the love

Foto: istimewa | Tampak sejumlah pastor yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ketika menyampaikan seruan pastoral

Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Seruan pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada momentum Hari Kebangkitan Nasional dinilai memiliki irisan kuat dengan pesan yang diangkat dalam film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dan dialog dalam melihat persoalan Papua, Jumat (22/5).

banner 325x300

Dalam seruan pastoralnya, KWI menegaskan bahwa pendekatan keamanan bukanlah jalan cepat maupun solusi tepat untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Gereja Katolik juga mendorong hadirnya penyelesaian damai yang bermartabat dengan mengedepankan rekonsiliasi yang tulus.

Para uskup Katolik Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun kembali kehidupan bersama dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dokumen yang ditandatangani ketua KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC dan sekretaris jenderal KWI, Mgr. Adrianus Sunarko, OFM, presidium KWI menegaskan, kebangkitan nasional lahir bukan hanya dari perjuangan politik, tetapi juga dari keberanian moral, solidaritas sosial, dan keyakinan akan masa depan bangsa yang dibangun bersama.

“Bangsa ini lahir bukan dari kekuatan modal atau pasar, melainkan dari kesadaran akan persatuan, solidaritas, dan perjuangan bersama demi martabat manusia,” salah satu penegasan dalam seruan pastoral KWI.

Pesan tersebut dinilai sejalan dengan kritik sosial yang diangkat melalui film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale mengenai dampak pembangunan serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Baca juga: Ucapan Yusril “Indonesia Tak Pernah Menjajah Papua” Jadi Sorotan dan Perdebatan

Film Pesta Babi menggambarkan situasi sosial yang muncul akibat minimnya ruang dialog, masuknya investasi industri berskala besar, hingga pengamanan ketat di kawasan adat. Kondisi tersebut dinilai memicu trauma sosial, memperbesar gesekan di masyarakat, dan memperpanjang konflik di wilayah Papua.

KWI juga mengingatkan bahaya pembangunan yang dilakukan secara sepihak atau bersifat top-down. Model pembangunan seperti itu dipandang berpotensi mengabaikan keadilan sosial serta menyingkirkan nilai dan identitas budaya masyarakat lokal.

Hal itu turut tergambar dalam film Pesta Babi yang menampilkan perubahan besar pada wilayah hutan adat masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu akibat proyek pembangunan skala luas di Papua Selatan. Perubahan tersebut dinilai berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat dan keberlangsungan budaya mereka.

Selain itu, KWI turut menyoroti pentingnya konsultasi publik yang terbuka dan akuntabel, terutama terkait proyek food estate di Papua dan proyek panas bumi di Flores.

Baca juga: Film “Pesta Babi” Disorot Dunia Internasional, Isu Papua Kembali Jadi Perhatian Global

Dalam film dokumenter tersebut juga ditampilkan berbagai pandangan masyarakat yang merasa proses pengambilan keputusan pembangunan belum sepenuhnya melibatkan aspirasi warga secara luas.

Seruan pastoralnya, KWI menyerukan pentingnya dialog dan rekonsiliasi yang tulus, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami luka sosial dan konflik berkepanjangan, termasuk Papua.

Sementara itu, film Pesta Babi memperlihatkan berbagai bentuk perlawanan simbolis masyarakat adat, salah satunya melalui gerakan perlindungan hutan oleh masyarakat adat Awyu yang berupaya mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman kerusakan lingkungan.

Secara keseluruhan, seruan pastoral KWI dipandang sebagai pengingat moral mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan, hak asasi manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, film Pesta Babi menghadirkan potret sosial dan ekologis yang menjadi bahan refleksi terhadap arah pembangunan di Papua.

Keduanya dinilai menyampaikan pesan yang sama, bahwa Papua bukan sekadar ruang pembangunan, tetapi tanah yang memiliki masyarakat, sejarah, budaya, dan martabat yang harus dihormati.

Laporan: Sony Rumainum

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *