Foto: istimewa | Tampak Wagub Papua Dr. Aryoko Rumaropen, M.Eng., bersama Ketua DPRP Denny Bonai, ST., dan Tim KPK-RI di kantor Gubernur.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lantai 9 Kantor Gubernur Papua itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A. Rumaropen, didampingi Ketua DPR Papua Denny Bonai serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kunjungan KPK difokuskan pada pendalaman sejumlah area strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aryoko A. Rumaropen menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim KPK RI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan sekaligus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, kami mengucapkan selamat datang kepada tim KPK RI. Kehadiran KPK merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Aryoko.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung seluruh langkah pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pemerintahan yang profesional.
Dalam sesi pendalaman, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung memberikan arahan terkait penyusunan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip good governance.
Maruli sampaikan bahwa pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi fokus utama guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua menyambut positif kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk pembinaan yang konstruktif. Melalui sinergi bersama KPK, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memperkuat integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam mencegah praktik korupsi di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
Kolaborasi antara KPK RI dan Pemerintah Provinsi Papua diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Laporan: Sonny | Rilis
