Foto: Willy | Tampak Asisten II Setda Mamberamo Raya Drs. Sukarno ketika menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Mamberamo Raya Erni Sariah Purba, S.KM., M.Kes., sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan menggantikan dr. Yermia MSen, M.Kes yang telah pensiun. (Insert: Ketua DPRK Mamberamo Raya, Elias Basutey, S.Pd).
Burmeso, Jurnal Mamberamo Foja — Penunjukan Erni Sariah Purba, S.KM.,M.Kes., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Mamberamo Raya menggantikan dr. Yermia Msen, M.Kes, yang pensiun per 2 Juni 2025, menuai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satu suara keras datang dari Ketua DPRK sekaligus Ketua Tim Koalisi Pemenangan Bupati-Wakil Bupati terpilih, Elias Basutey, S.Pd.
Menurut Elias, keputusan Bupati menunjuk Erni Purba yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai Plt. Kadinkes tidak mencerminkan semangat pembenahan sektor kesehatan. Ia menilai sosok yang ditunjuk tidak menunjukkan terobosan maupun kemajuan selama menjabat posisi strategis di lingkup Dinas Kesehatan.
“Saya tidak setuju dengan penunjukan ini. Kita butuh figur yang punya kapasitas dan kemauan kerja untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kita yang saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan,” tegas Elias kepada urnal Mamberamo Foja, Senin (7/7).
Elias bahkan mengungkit penunjukan serupa saat kepemimpinan Bupati sebelumnya, DR.(HC). Jhon Tabo, M.BA yang juga menunjuk Erni sebagai Plt. Kadinkes. Menurutnya, kinerja Erni saat itu nihil inovasi dan tidak membawa perubahan dalam pelayanan kesehatan di daerah.
Soroti Minimnya Fasilitas dan Banyaknya Rujukan ke Jayapura
Ketua DPRK itu menyebut kondisi RSUD Kawera sebagai cerminan buruknya tata kelola sektor kesehatan. Minimnya fasilitas, kurangnya obat-obatan, hingga masih digunakannya alat pemeriksaan darah manual, kata Elias, memperlihatkan lemahnya perhatian Dinas Kesehatan.
“Banyak pasien kita terpaksa dirujuk ke Jayapura karena rumah sakit kita tidak sanggup tangani kasus-kasus darurat. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar jabatan,” tandasnya.
Ia menegaskan, jabatan Kadinkes tidak boleh dijadikan ajang politik balas jasa atau pertimbangan kedekatan. Elias menuntut Bupati mengevaluasi penunjukan tersebut dan mencari figur yang profesional, memiliki rekam jejak, serta koneksi kuat ke Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kesehatan.
“Kalau hanya kejar loyalitas dan orientasinya uang, jangan jadi kepala dinas. Kita butuh orang yang betul-betul mau kerja demi rakyat,” tegas Elias lagi. Ia juga mengingatkan Sekda agar tidak membawa kepentingan kesukuan dalam penyusunan struktur OPD.
Erni Purba: Saya Bekerja Sesuai SK, Jika Dicabut Pun Saya Siap
Sementara itu, Erni Purba saat dikonfirmasi via WhatsApp menyatakan dirinya hanya menjalankan amanah sesuai Surat Keputusan yang diberikan oleh Bupati.
“Saya hanya menerima SK dari pimpinan, dan saya siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jika suatu saat SK dicabut atau saya dianggap tidak kompeten, saya siap diganti kapan saja,” ujar Erni dengan tenang.
Terkait kritik bahwa Kadinkes seharusnya memiliki jaringan ke pemerintah pusat, Erni menjelaskan bahwa pihaknya tetap berupaya menyusun data dan administrasi yang dibutuhkan untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita tidak mungkin ke Jakarta tanpa data yang lengkap. Usulan DAK harus sesuai lokus dan harus ada dokumen pendukung yang jelas. Itu yang sedang kita benahi agar perjuangan kita mendapatkan anggaran dari pusat bisa berhasil,” jelas Erni.
Meski menuai kritik, Erni menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas yang diberikan selama masih diberi kepercayaan oleh pimpinan daerah.
Laporan: Willy
