Foto: istimewa | Tampak Asisten Intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, S.H., M.H bersama Kepala Seksi Penerangan Hukum Rachman Tulus Soeharna, S.H., M.H beserta tim Bidang Intelijen saat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Sementara PWI Papua di kompleks GOR Cenderawasih, APO, Kota Jayapu
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Upaya
memperkuat keterbukaan informasi publik terus didorong Kejaksaan Tinggi Papua melalui kolaborasi dengan insan pers. Hal ini ditunjukkan lewat kunjungan kerja jajaran Kejati Papua ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua di kompleks GOR Cenderawasih, APO, Kota Jayapura, Selasa siang.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Asisten Intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, bersama Kepala Seksi Penerangan Hukum Rachman Tulus Soeharna dan tim dari Bidang Intelijen.
Dalam pertemuan itu, Yedivia Rum menegaskan bahwa sinergi antara kejaksaan dan media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi bagian dari agenda kelembagaan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi.
Baca juga: Perkuat Kapasitas Organisasi Kewartawanan, PWI Papua Tengah Gelar OKK
Ia menyebut, peran jurnalis sangat vital dalam menyampaikan informasi hukum yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Karena itu, Kejati Papua memberikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini turut mengawal kinerja institusi penegak hukum.
“Kontribusi media dalam menyebarluaskan informasi terkait tugas dan fungsi kejaksaan sangat membantu dalam menjaga transparansi serta mendorong supremasi hukum di Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan kerja
sama ini merupakan tindak lanjut dari sinergi nasional antara Jaksa Agung dan Ketua Umum PWI Pusat pada 2025, yang menekankan pentingnya kolaborasi di bidang informasi dan komunikasi publik.
Senada dengan itu, Rachman Tulus Soeharna menegaskan komitmen Kejati Papua untuk terus membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Ia memastikan pihaknya siap mendukung kerja jurnalistik melalui penyediaan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Media adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat,” katanya.
Baca juga: Jayapura Tuan Rumah Hari Kebebasan Pers, Gubernur Fakhiri Siap Dukung
Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Papua, Hans Bisay, menyambut baik langkah Kejati Papua dalam mempererat hubungan kelembagaan dengan insan pers. Ia menilai kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.
Dalam kesempatan tersebut, Hans juga menyinggung persoalan sengketa Gedung Balai Wartawan di Entrop, Kota Jayapura, yang hingga kini belum tuntas meski telah bergulir selama lima tahun dan mencapai tingkat Mahkamah Agung.
Ia berharap Kejati Papua dapat mengambil peran dalam membantu penyelesaian sengketa tersebut secara bijaksana, mengingat gedung itu merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua yang selama ini digunakan oleh PWI.
“Kami berharap ada solusi terbaik agar jurnalis memiliki tempat yang layak untuk menjalankan aktivitasnya,” ungkap Hans.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan antara Kejati Papua dan PWI, sekaligus mendorong terciptanya transparansi informasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Papua.
Laporan: Sony Rumainum
