Foto: istimewa | Tampak Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn) Matius Fakhiri, SIK., MH., ketika menyerahkan bantuan keagamaan kepada Pdt. Andris Tjoe, M.Th., Ketua Klasis GKI Port Numbay, Senin (23/2) di kantor Gubernur.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Tokoh pemuda Papua, Benyamin Gurik kembali menyuarakan pentingnya menjaga netralitas para tokoh agama dan pimpinan lembaga pendidikan di tengah dinamika sosial-politik yang berkembang. Menurutnya, sejak awal para pemimpin keagamaan dan pendidikan dipanggil untuk berdiri di posisi netral, fokus melayani umat dalam pertumbuhan iman serta mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa ruang politik seharusnya menjadi wilayah para aktivis politik yang memang memiliki mandat untuk berkontestasi. Sementara itu, hamba Tuhan dan para pemimpin agama diharapkan tetap menjalankan peran utama mereka: mendoakan seluruh umat tanpa memandang latar belakang, pilihan politik, maupun perbedaan kelompok.
Pandangan serupa juga diarahkan kepada lembaga pendidikan. Para pimpinan institusi pendidikan diminta memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim belajar yang sehat, tanpa membawa kepentingan politik praktis ke dalam dunia pendidikan.
Dalam konteks tersebut, Benyamin Gurik menyampaikan apresiasi kepada Mathius D. Fakhiri yang dinilainya menunjukkan komitmen terhadap janji pelayanan kepada masyarakat. Komitmen itu tampak melalui penyaluran dana hibah kepada berbagai lembaga yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Yang menjadi sorotan, bantuan tersebut tidak hanya menyasar pihak-pihak yang pernah mendukung saat masa kampanye, tetapi juga diberikan kepada mereka yang memiliki perbedaan pilihan politik. Sikap ini dipandang sebagai contoh kepemimpinan yang mengedepankan persatuan dan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
Benyamin Gurik menjelaskan, dana hibah merupakan pemberian berupa uang, barang, atau jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak wajib dikembalikan.
Hibah bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong partisipasi sosial dan pembangunan masyarakat. Penentuan penerima hibah sepenuhnya berada pada kewenangan pemberi, sehingga keputusan gubernur membantu berbagai lembaga dinilai sebagai bentuk pertimbangan sadar yang mencerminkan nilai kasih yang melampaui perbedaan.
Menurutnya, hibah bukan semata kewajiban pemerintah daerah, melainkan wujud kerelaan dan komitmen kepemimpinan. Siapa pun yang menerima bantuan adalah bagian dari keputusan yang patut dihormati dan diapresiasi.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil, langkah mengalokasikan dana bagi lembaga-lembaga yang ikut membangun Papua dinilai sebagai keputusan strategis sekaligus berani. Terlebih, lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan memiliki peran historis penting dalam membangun peradaban masyarakat Papua, bahkan jauh sebelum kehadiran pemerintah secara luas.
Baca juga: Pemuda Papua Minta Aparat Tindak Penyebar Hoaks Dana Cadangan
Ucapan hormat, bangga, dan apresiasi pun disampaikan kepada Gubernur Papua atas teladan kepemimpinan yang ditunjukkan. Sikap tersebut dinilai menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda tentang makna kepemimpinan yang melayani.
Pada akhirnya, pesan utama yang ingin ditegaskan adalah bahwa kasih tidak melihat masa lalu seseorang atau perbedaan pilihan, tetapi mengajak semua pihak menatap masa depan yang bisa dibangun bersama. Dalam semangat damai, harmoni, dan kerja kolektif, harapan menuju Papua yang lebih cerah diyakini dapat terwujud.
Kasih yang menembus perbedaan menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal hati, komitmen, dan keberanian merangkul semua pihak.
Laporan: Sonny Rumainum
