admin web
Dok ist/ Ketua Pansus Pilkada MRP Izak R Hikoyabi, saat menandatangani pakta integritas Pilkada Damai di Papua
Jurnal Mamberamo Foja, Sentani – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majelis Rakyat Papua Izak R Hikoyabi di Sentani, Minggu mengatakan pada Pilkada serentak terjadi fenomena penting yang saat ini terjadi.
Sebab itu mewakili lembaga kultur Majelis Rakyat Papua harap agar penyelenggara pemilu dapat menjaga integritas, guna menciptakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai 2024.
Kata Izak, dimulai dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Pasal 20 Ayat 1 Huruf A menyatakan bahwa Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang diusulkan oleh penyelenggara Pemilu.
“Undang-undang ini pernah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dan kemudian diubah terakhir kalinya pada dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021,” katanya.
Menurut Izak, atensi dari regulasi ini sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 yakni orang asli Papua (OAP) berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau orang yang diterima atau diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
“Bagian ini saat ini menjadi persoalan apakah diangkat atau diterima yang menjadi persoalan di seluruh tanah Papua meski di Provinsi Papua tidak mengalami masalah seperti yang dialami di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya,” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pilkada yang damai tidak bisa tercipta begitu saja tetapi melalui proses panjang yang dikerjakan oleh dua lembaga yakni penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dari pusat hingga ke daerah termasuk turunannya.
“Penyelenggara pemilu sebagai aktor utama dalam menjalankan Pilkada damai dengan menjaga prinsip-prinsip tentang jujur adil, bebas, rahasia, ketepatan hukum, taat hukum, profesional, proporsional, efektif, efisien, dimana asas ini yang dirangkum menjadi ada integritas karena didalamnya ada pilkada yang damai menuju adil dan berkualitas,” katanya.
Izak juga menambahkan terkait aktor lainnya yang ikut dalam menciptakan Pilkada damai adalah partai politik yang tidak memberikan dukungan ganda kepada bakal calon kepala daerah karena dapat menciptakan konflik.
“Kami berharap partai politik dengan pendukungnya untuk dapat menjaga Pilkada di seluruh tanah Papua dapat berjalan dengan baik dengan mentaati semua peraturan yang ada,” ujarnya.
Kemudian, kandidat merupakan bagian yang mempresentasikan pemilih selanjutnya dicalonkan oleh partai politik serta KPU mengakuinya sebagai calon kepala daerah bersama seluruh pendukungnya untuk tidak melakukan kampanye hitam atau black campaign.
“Taati semua aturan dalam pemilu, tidak menghina negara, tidak mencemarkan nama baik pasangan calon lain dan tidak mengkerdilkan hukum dan taat pada aturan sehingga calon itu betul-betul mewujudkan Pilkada damai serta tidak melakukan serangan fajar,” katanya.
Mantan ketua KPU Kabupaten Jayapura ini menegaskan bahwa Tuhan telah menentukan pemimpin sebelum pasangan calon kepala daerah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.
“Ribuan tahun lalu Tuhan sudah menetapkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada 2024-2029, ” ujarnya.
Anggota MRP pokja Agama ini mengajak masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi dengan isu apapun dan tidak boleh menerima serangan fajar atau sejumlah uang pada saat pelaksanaan pencoblosan.
“Tentukanlah pilihanmu pada hatimu pada Rabu 27 November 2024 untuk menentukan calon-calon kepala daerah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya. (Fan)
