admin web
Foto: Irfan | Ir. Hengky Hiskia Jokhu, Ketua LSM Papua Bangkit
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu, menegaskan agar para pejabat yang baru dilantik oleh Bupati Jayapura harus menunjukkan kinerja nyata dan tidak menjadikan jabatan hanya sebagai formalitas politik. Hal itu disampaikan Hengky dalam keterangan pers di salah satu kafe di Kota Sentani, Senin (27/10).
Pernyataan ini menanggapi pelantikan sejumlah pejabat struktural, kepala sekolah, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., pada Jumat (24/10) di Aula Kantor Bupati, Gunung Merah, Sentani.
Menurut Hengky, rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan hal wajar dan menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap pejabat yang menempati jabatan baru harus membuktikan peningkatan pelayanan publik dan integritas dalam bekerja.
“Pergantian pejabat itu hal biasa, tapi yang luar biasa adalah kalau pejabat baru bisa menunjukkan perubahan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegas Hengky Hiskia Jokhu, yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat Tabi asal Kabupaten Jayapura.
Baca juga: Yunus Wonda Tegaskan Reformasi Birokrasi: Pejabat Baru Harus Bekerja dengan Integritas dan Inovasi
Ia menilai, keberhasilan seorang pejabat bukan hanya diukur dari loyalitas terhadap pimpinan, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan tindakan mereka berdampak nyata bagi masyarakat. Hengky mengingatkan agar jabatan yang diemban harus steril dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Jabatan itu bukan hadiah politik. Harus bersih dari tindakan korup, dan benar-benar dijalankan dengan tanggung jawab moral, karena gaji mereka dibayar oleh rakyat,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Hengky mengkritisi pola pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan publik.Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar alokasi APBD Kabupaten Jayapura justru terserap untuk membiayai birokrasi, bukan untuk pelayanan masyarakat.
“Beberapa tahun terakhir, sekitar 70 persen dana APBD digunakan untuk membiayai birokrat, sedangkan hanya 30 persen untuk pelayanan publik. Ini tidak adil dan harus dibalik. Dana rakyat seharusnya kembali kepada rakyat,” kata mantan Ketua KADIN Kabupaten Jayapura itu.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah agar lebih tegas dan jeli dalam melakukan audit terhadap kinerja pejabat, terutama mereka yang menangani anggaran publik. Menurutnya, lembaga pengawasan internal harus menjadi garda terdepan dalam memastikan penggunaan dana daerah berjalan efektif dan produktif.
“Inspektorat jangan hanya jadi pelengkap administrasi. Harus sensitif terhadap setiap persoalan keuangan daerah dan berani menegur bila ada penyimpangan,” ujarnya.
Hengky juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda dan Wakil Bupati Haris Richard S. Yocku atas langkah strategis melakukan penyegaran birokrasi melalui mutasi dan pelantikan pejabat baru. Namun, ia mengingatkan agar langkah itu benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan kepentingan politik.
“Kita bersyukur ada pergantian pejabat. Tapi saya harap ini bukan karena tim sukses atau kedekatan pribadi. Pejabat baru harus mampu meningkatkan pelayanan dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Jayapura,” pungkas Hengky.
Laporan: M. Irfan
