admin web
Foto: Roy | Tampak Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., MH., bersama Ketua MRP Nerlince Wamuar, SE., M.Pd., dan ketua PURT Benny Swenny, S.Sos usai membuka Temu Konsultasi, di Menteng, Jakarta, Kamis (13/11).
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius Derek Fakhiri, membuka Temu Konsultasi yang digelar Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Majelis Rakyat Papua (MRP) di Hotel Morrissey Menteng, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Dalam pernyataannya, Fakhiri mengapresiasi langkah MRP yang mulai membenahi fungsi internal melalui kegiatan konsultasi tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap Pokja Adat, Agama, dan Perempuan, harus menjalankan tugas sesuai mandatnya agar MRP semakin efektif dalam mengawal kepentingan Orang Asli Papua.
Baca juga: Gubernur Matius Fakhiri Buka Temu Konsultasi MRP Terkait Dana Otsus Papua
Fakhiri mengatakan pemerintah membutuhkan peran semua unsur di MRP dalam menjalankan program pembangunan. Kolaborasi pemerintah, MRP, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia juga menyinggung keterbatasan pemerintah daerah karena aturan pusat yang ketat, termasuk pengelolaan dana Otsus yang disebutnya “berasa seperti DAK”. Karena itu, ia berharap MRP dapat mendorong kementerian dan lembaga memberi ruang lebih luas dalam penggunaan dana Otsus agar lebih fleksibel dan tepat sasaran.
Menurut Fakhiri, sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP akan mempermudah pelaksanaan program prioritas. Ia menyebut penguatan MRP Induk harus berjalan seiring dengan MRP di provinsi lain di Tanah Papua agar seluruhnya memiliki suara yang selaras.
Gubernur menekankan pentingnya peran adat dalam berbagai agenda pembangunan. Ia mengingatkan bahwa tanpa melibatkan adat, potensi konflik seperti pemalangan masih bisa terjadi.
Menutup keterangannya, Fakhiri berharap Temu Konsultasi PURT menghasilkan langkah-langkah kolaboratif yang dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan dana Otsus. Ia juga berjanji menambah dukungan anggaran bagi kelompok kerja MRP pada tahun 2026 agar lembaga kultur OAP semakin berdaya.
Laporan: Roy Hamadi
