admin web
Foto: Roy | Tampak usai membuka kegiatan, Gubernur Matius Fakhiri dan Ketua MRP Nerlince Wamuar, Ketua II Max A. Ohee, S.IP., Ketua PURT Benny Swenny,S.Sos., bersama anggota Pokja Agama MRP, di sela- sela Temu Konsultasi, di Menteng Jakarta, Kamis (13/11).
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) menggelar Temu Konsultasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat membahas arah baru kebijakan anggaran pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/11) itu dibuka langsung oleh Gubernur Papua, Komjen Pol. (Purn) Matius D. Fakhiri, S.IK., MH. Hadir pula Ketua MRP Nerlince Wamuar, SE.,M.Pd., Ketua II Max Abner Ohee, S.IP., Ketua PURT Benny Swenny, S.Sos., serta para pimpinan pokja dan anggota MRP lainnya.
Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pujian “Semua Baik” oleh penyanyi asal Papua, Frans Rumbino, dan doa pembukaan.
Dalam sambutannya, Gubernur Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada MRP, khususnya bidang PURT, atas prakarsa pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran Otsus harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat Papua dan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan orang asli Papua.
“Kita ingin memastikan arah baru kebijakan anggaran Otsus benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat, berbasis data, dan menjadi instrumen untuk kesejahteraan orang asli Papua,” ujar Fakhiri.
Fakhiri juga menyoroti empat prioritas dalam visi Papua Cerah, yakni percepatan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur yang mempersatukan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
“Papua kini menjadi enam provinsi, tapi pembagian administratif tidak boleh memecah kebersamaan. Papua tetap satu rumah besar dengan enam pintu pembangunan dan satu tekad untuk sejahtera bersama,” tegasnya.
Ditempat yang sama, ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar, turut menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Papua dalam membuka kegiatan tersebut. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap kebutuhan dan tanggung jawab besar MRP yang mencakup tiga pokja utama: Agama, Adat, dan Perempuan.
Kegiatan Temu Konsultasi juga dihadiri oleh Ketua Pokja Perempuan Natalia Wona, Ketua Pokja Adat Raymond Maay, serta para anggota MRP lainnya. Hadir pula mantan anggota DPR Papua Boy Markus Dawir dan Willem Ansanay yang ikut memberikan masukan dalam diskusi.
Diskusi berlangsung dinamis dan terbuka dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Papua juga ikut memberikan pandangan, termasuk Kepala BPKAD, Dr. M. Rusdianto Abu, M.Si., dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Papua.
Kegiatan ini berlangsung satu hari penuh dengan harapan menghasilkan rumusan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan MRP demi masa depan Papua yang lebih baik dan cerah.
Laporan: Roy Hamadi
