Foto: istimewa | Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy Urbinas
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan segelintir staf RSUD Abepura di depan gedung rumah sakit, Selasa (27/1/2026), langsung ditanggapi Direktur RSUD Abepura, dr Daisy C. Urbinas.
Dalam aksinya, para pendemo membentangkan spanduk berisi pernyataan sikap, salah satunya meminta direktur rumah sakit dinonaktifkan.
Menanggapi hal tersebut, dr Daisy menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada awak media. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak mewakili mayoritas pegawai RSUD Abepura.
“Mereka ini hanya kelompok kecil staf yang selama ini kurang aktif bekerja, jarang masuk kantor, dan tidak mau terlibat memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan rumah sakit,” ujar dr Daisy.
Ia menjelaskan, kelompok tersebut sempat menggunakan pengeras suara untuk mengajak perawat ikut bergabung dalam aksi, namun tidak ada tenaga perawat yang merespons.
“Akhirnya yang demo hanya kelompok itu saja,” katanya.
Terkait tuntutan penonaktifan direktur yang dikaitkan dengan hasil inspeksi mendadak gubernur beberapa waktu lalu, dr Daisy menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan daerah.
“Soal itu, kewenangan ada di pimpinan daerah. Kita tidak bisa mengintervensi. Pimpinan tentu punya penilaian sendiri terhadap kinerja kami,” tegasnya.
Ia juga mengutip pernyataan gubernur yang menekankan penilaian berbasis progres ke depan, bukan semata melihat masa lalu.
“Pak gubernur selalu sampaikan bahwa penilaian dilakukan dari hari ini ke depan. Kalau ada perubahan dan perbaikan, itu yang dinilai,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan evaluasi tarif rumah sakit yang dianggap memberatkan masyarakat, dokter Daisy menegaskan bahwa tarif pelayanan disusun berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat dan ditetapkan melalui peraturan gubernur.
“Selama tiga tahun berjalan, tidak ada keluhan dari masyarakat pengguna layanan. Justru yang mempersoalkan adalah kelompok ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi tarif telah dilakukan secara internal bersama manajemen, komite keperawatan, dan komite medis sejak awal 2025 dengan membandingkan standar tarif rumah sakit lain di Kota Jayapura.
Baca juga: Puluhan Pegawai RSUD Abepura Demo, Tuntut Audit Keuangan hingga Pencopotan Direktur
Sementara terkait tuntutan audit, Daisy Urbinas menegaskan bahwa audit rutin dilakukan setiap tahun. Bahkan pada periode September hingga November 2025, RSUD Abepura termasuk dalam audit terperinci bersama sejumlah OPD lainnya.
Untuk proses rekrutmen pegawai, dr Daisy memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di media, website rumah sakit, hingga RRI.
“Seleksi dilakukan transparan, mulai dari administrasi, tes tertulis, wawancara, hingga psikotes. Tidak ada unsur suku, ras, atau kedekatan keluarga,” tegasnya.
Sedangkan terkait pembayaran jasa pelayanan, dr Daisy menyebutkan bahwa sistem pembayaran berjalan normal. Hanya jasa bulan Oktober hingga Desember 2025 yang masih dalam proses dan dijadwalkan dibayarkan pada Februari 2026.
“Itu karena harus menunggu laporan pelayanan, klaim ke BPJS, dan proses pencairan dana. Semua tahapan berjalan sesuai mekanisme,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa manajemen RSUD Abepura membuka ruang dialog seluas-luasnya, namun kelompok tersebut dinilai lebih memilih menyampaikan kritik dari luar tanpa terlibat langsung dalam proses internal.
Di akhir keterangannya, dr Daisy memastikan bahwa pelayanan RSUD Abepura tetap berjalan normal meski ada aksi protes.
“Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa rumah sakit tetap terbuka. Pelayanan berjalan seperti biasa. Perawat, dokter, petugas laboratorium, dan seluruh staf tetap menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
Laporan: Roy Hamadi
