admin web
Foto Wilyams/ Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya Marthen Tukeji, jumat ( 20/12)
Kasonaweja, jurnalmamberamofoja.com – Dewan Adat Mamberamo Raya memberikan peringatan tegas kepada Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) agar proses rekrutmen anggota DPRK dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 2 Tahun 2024 dan juga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2024.
Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya, Marthen Tukeji menegaskan pentingnya Pansel DPRK mematuhi peraturan yang berlaku untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses seleksi.
“Kami ingatkan Pansel DPRK bahwa proses ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat adat di wilayah ini. Oleh karena itu, Pansel harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri dan bekerja sesuai tahapan yang ada,” ujarnya ketika ditemui Jurnal Mamberamo Foja jumat (20/12/2024 ).
Pernyataan Dewan Adat Mamberamo Raya ini muncul menyusul adanya kekhawatiran dari masyarakat adat termasuk calon anggota DPRK yang saat ini mengikuti proses seleksi, namun Dewan adat memperoleh informasi potensi penyimpangan dalam proses seleksi yang dapat merugikan hak-hak masyarakat lokal.
Oleh sebab itu Dewan Adat meminta agar Pansel memberikan perhatian khusus pada prinsip-prinsip representasi masyarakat adat, seperti yang diamanatkan oleh regulasi.
Selain itu, Dewan Adat juga mengingatkan bahwa setiap tahap seleksi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya.
“Kami tidak ingin ada keputusan sepihak atau manipulasi yang berujung pada konflik. Semua pihak harus diajak berdialog untuk mencapai keputusan yang adil dan merata,” tambah terang Marthen Tukeji
Pihak Dewan Adat berharap agar pemerintah daerah turut memastikan bahwa Pansel bekerja sesuai peraturan dan tidak ada pihak yang diistimewakan dalam proses rekrutmen ini. Dengan demikian, hasil seleksi nantinya dapat mencerminkan kehendak masyarakat secara menyeluruh.
“Kami akan terus memantau proses ini dan tidak segan untuk mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran. Proses ini harus menjadi contoh bagaimana demokrasi berjalan dengan baik di wilayah adat,” tutupnya.
Proses rekrutmen DPRK yang adil dan transparan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat Mamberamo Raya, khususnya masyarakat adat yang selama 5 tahun kedepan dalam mengawal aspirasi masyrakat adat karena ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
(Lie )
