admin web
Foto: istimewa | Gubenur Matius Fakhiri, S.IK., MH., dan Wagub Aryoko Rumaropen, SP., M.Eng.
Oleh: Victor Buefar, Pemerhati Politik Papua
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Hari ini, 16 Oktober 2025, menandai sebuah momen bersejarah bagi Tanah Papua. Setelah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri, S.IK.,M.H., dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.,M.Eng. tiba kembali di bumi Cenderawasih.
Kehadiran keduanya bukan sekadar peristiwa seremonial, melainkan simbol kembalinya harapan harapan tentang sebuah Papua yang berdaulat atas dirinya sendiri.
Namun di tengah sukacita rakyat menyambut kepemimpinan baru, izinkan saya menulis catatan kecil ini bukan sebagai kritik yang menohok, tetapi sebagai suara hati yang tumbuh dari nurani anak negeri.
Baca juga: Pelantikan Gubernur Papua: Momentum Persatuan dan Babak Baru Pembangunan
Sebab sesungguhnya, amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) berbicara dengan lantang bahwa Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Kalimat itu bukan sekadar norma hukum, melainkan nilai moral dan pesan luhur tentang harga diri sebuah bangsa.
Papua tidak boleh lagi sekadar menjadi panggung tempat orang lain bermain peran, sementara anak negerinya hanya menjadi penonton, bahkan penjual di tanah pusakanya sendiri.
OAP harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan, dan tata pemerintahan. Sebab pembangunan tanpa jiwa OAP di dalamnya hanyalah kemajuan yang kehilangan ruh.
Salah satu hal yang patut direnungkan adalah Program Makan Bergizi (PROGIB) yang kini menjadi unggulan pemerintah. Sebuah gagasan baik yang, bila dijalankan dengan arif, dapat menjadi pintu bagi perubahan nyata. Namun program semacam ini hanya akan bermakna bila berpihak pada masyarakat akar rumput.
Saya berpandangan, sudah saatnya pemerintah membangun “Bank Pangan Lokal Papua” suatu sistem yang memungkinkan hasil bumi, hasil laut, dan produk pangan masyarakat lokal dibeli langsung oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM memperoleh kepastian pasar, sementara program makan bergizi disuplai dari pangan lokal yang sehat dan khas Papua.
Inilah wujud konkret ekonomi berbasis kemandirian lokal, di mana sagu, keladi, dan pisang bukan sekadar simbol budaya, melainkan sumber kehidupan yang menegakkan martabat masyarakat. Filsuf Yunani, Aristoteles, pernah berujar,
“Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.” Maka memberi ruang kepada OAP untuk memimpin dan berperan dalam ekonomi bukan kemurahan hati, tetapi perintah moral dan tanggung jawab politik.
Kini, amanah besar berada di pundak Kaka Gubernur Mathius Fakhiri dan Kaka Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Papua menaruh pengharapan bahwa duet kepemimpinan ini akan menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berpihak secara simbolik, tetapi nyata dalam tindakan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Tugas kita bersama adalah mengawal setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap anggaran agar betul-betul memerdekakan Orang Asli Papua di tanahnya sendiri. Sebab Papua tidak menuntut belas kasihan Papua menuntut keadilan dan kesempatan yang setara.
Dan kesempatan itu kini ada di tangan pemimpin yang baru. Sebagaimana kata Marcus Aurelius, “Pemimpin sejati bukanlah ia yang datang membawa janji, melainkan ia yang hadir membawa perubahan.”
Solie Deo Gloria, Tuhan Yesus Memberkati Provinsi Papua; Selamat datang Gubernur dan Wakil Gubernur di Tanah Papua.
