Foto: istimewa | Matius D. Fakhiri, S.IK dan Aryoko Rumaropen, SP,. MEng., Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih.
Ditulis oleh: Victor Buefar (Pemerhati Politik)🖋️
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Pada tanggal 08 Oktober 2025, bangsa Papua mencatatkan satu babak penting dalam perjalanan sejarahnya. Di hadapan negara dan rakyat, Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen diambil sumpahnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
Pelantikan ini tidak hanya sebatas seremoni politik, melainkan sebuah penegasan bahwa demokrasi di tanah Papua, meski ditempa gelombang dinamika dan konflik kepentingan, tetap tegak berdiri. Proses panjang yang penuh ujian telah mengantar rakyat Papua kepada legitimasi kepemimpinan yang sah, yang kelak diharapkan menjadi penggerak pembangunan dan perekat persatuan.
Demokrasi di Papua bukan tanpa luka. Perselisihan politik, gesekan identitas, dan tarik-menarik kepentingan kerap mewarnai jalan menuju pelantikan ini. Namun demikian, fakta bahwa rakyat tetap menunaikan hak konstitusionalnya adalah bukti kedewasaan politik yang patut diapresiasi.
Baca juga: Victor Buefar: PSU Papua Jadi Pelajaran, Saatnya Bersatu Dukung Gubernur Terpilih
Seperti yang pernah diungkapkan John Locke, “Legitimasi pemerintahan terletak pada persetujuan rakyat.” Maka, kehadiran kepemimpinan baru ini bukanlah sekadar kemenangan dua figur, melainkan kemenangan seluruh rakyat Papua yang menuntut stabilitas, kepastian, dan arah pembangunan yang lebih jelas.
Kini, di pundak Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, terletak tanggung jawab besar untuk menjawab kompleksitas persoalan Papua. Dari kesenjangan pembangunan hingga akses pendidikan, dari kualitas layanan kesehatan hingga penguatan ekonomi lokal, semua menanti langkah nyata.
Kepemimpinan baru harus berperan sebagai jembatan: merangkul yang berbeda, menyatukan yang tercerai, dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk tujuan bersama. Politik hendaknya tidak lagi menjadi arena perpecahan, tetapi menjadi sarana untuk merajut harmoni.
Momentum ini juga merupakan panggilan bagi generasi muda Papua. Kaum muda tidak boleh terjebak dalam sikap apatis, melainkan harus tampil sebagai motor perubahan. Menguasai ilmu pengetahuan, memperkuat karakter, serta hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah adalah syarat mutlak bagi lahirnya Papua yang maju dan bermartabat.
Papua bukan hanya milik para pemimpin yang dilantik hari ini. Papua adalah rumah kolektif yang diwariskan kepada seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab membangun Papua harus dipikul bersama, lintas generasi dan lintas golongan.
Pelantikan ini adalah titik berangkat, bukan tujuan akhir. Dari titik ini, rakyat Papua meletakkan harapan besar pada lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak pada rakyat kecil.
Papua membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga bijak mendengar. Pemimpin yang tidak sekadar berjanji, melainkan bekerja dan memberi bukti. Pemimpin yang mampu mengubah luka menjadi harapan, dan perbedaan menjadi kekuatan.
Pada akhirnya, pelantikan ini harus dimaknai sebagai sebuah undangan bagi seluruh rakyat Papua untuk bangkit, bersatu, dan menatap masa depan dengan optimisme. Sebab Papua yang kita impikan bukanlah Papua milik segelintir orang, melainkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua.
Laporan: Roy
