Foto: istimewa | Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu dan Ketua Foker LSM Papua YPMD Yan Hambur.
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Sejumlah tokoh masyarakat sipil menegaskan pentingnya saling menghargai perbedaan politik demi menjaga stabilitas Papua pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 6 Agustus 2025.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu, menilai PSU adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang wajar dan tidak perlu dipolitisasi berlebihan. Ia mengingatkan agar hasil PSU tidak diseret ke ranah kesukuan maupun agama.
“Undang-Undang Otsus sudah jelas mengatur bahwa Gubernur harus Orang Asli Papua dan dipilih secara demokratis. Itu sudah kita jalani, hasilnya sudah ada. Kalau ada yang keberatan, silakan menempuh jalur hukum melalui MK atau lembaga lain, bukan dengan narasi sektarian,” tegas Hengky di Sentani, Rabu (27/8) malam.
Baca juga:Victor Buefar: PSU Papua Jadi Pelajaran, Saatnya Bersatu Dukung Gubernur Terpilih
Ia menilai praktik politik identitas justru bisa mengancam demokrasi di Papua. Menurutnya, siapapun Orang Asli Papua berhak maju dalam kontestasi politik, tanpa dibatasi latar belakang agama atau suku.
“Ini jabatan lima tahunan. Kalau kinerjanya bagus bisa dipilih kembali. Jadi mari kita jalani demokrasi dengan sehat, tanpa membawa isu suku maupun agama,” ujarnya.
Hengky juga mengingatkan, tantangan terbesar Papua saat ini bukan lagi soal perbedaan pilihan politik, melainkan pembangunan ekonomi pasca pemekaran daerah otonomi baru.
“Masyarakat jangan larut dalam euforia politik. Lebih baik kita fokus pada kerja-kerja ekonomi agar Papua tetap stabil dan bertumbuh,” katanya.
Baca juga: KMP3R: Jangan Ada Perlindungan untuk Oknum Koruptor Dana Desa di Waropen
Senada, Mitra Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua YPMD, Yan Hambur, mengajak masyarakat untuk merajut kembali persatuan setelah PSU.
“Pemungutan Suara Ulang sudah selesai. Mari kita kembali bersatu menjaga keamanan, kedamaian, dan kebersamaan kita di Tanah Papua,” imbaunya.
Ia menyesalkan masih adanya gesekan antarwarga akibat perbedaan pilihan politik. Menurutnya, kondisi itu hanya akan merugikan sesama anak Papua.
“Seharusnya, setelah pemenang ditetapkan, berakhir juga perdebatan. Jangan lagi ada saling menjatuhkan atau permusuhan, karena tidak memberi manfaat apa pun untuk kehidupan kita,” tegasnya.
Yan menambahkan, yang dibutuhkan Papua saat ini adalah solidaritas dan kerja nyata dari seluruh masyarakat.
“Mari kita lupakan perbedaan politik, lalu kembali bekerja sesuai kapasitas masing-masing. Dengan begitu pembangunan bisa berjalan, ekonomi tumbuh, dan Papua semakin maju,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
