Foto: Irfan | Tampak Ketua Tim Monitoring Pokja Perempuan MRP Papua, Orpa Nari tengah memberikan keterangan pers di sela kunjungan di Pasar Pharaa Sentani, Kamis (26/6).
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Suasana Pasar Pharaa Sentani, Kabupaten Jayapura, terasa berbeda kemarin. Para mama-mama pedagang asli Papua terlihat antusias menyambut kedatangan rombongan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan komoditi lokal di Wilayah Adat Tabi.
Kunjungan tersebut menjadi momen istimewa bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama penjual ikan dan sayur yang mayoritas adalah perempuan Papua. Mereka mengaku kunjungan ini memberi semangat baru sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi secara langsung kepada pihak MRP dan pejabat pemerintah daerah yang hadir.
“Kami senang dan bangga karena mama-mama dari MRP bisa turun langsung lihat kondisi kami di pasar,” ujar Mama Maria Waromi, penjual ikan mujair, kepada wartawan. Ia berharap kunjungan seperti ini bukan sekadar seremonial, tetapi bisa ditindaklanjuti dengan dukungan yang lebih konkret.
Mama Maria mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi, seperti hasil dagangan yang tidak selalu laku hingga sore hari dan keterbatasan modal usaha. Meski bantuan berupa barang seperti freezer telah diberikan pemerintah, menurutnya itu belum cukup. “Kami butuh juga bantuan modal tunai agar bisa putar usaha,” tambahnya.
Ketua Tim Monitoring Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari, menilai kondisi para pedagang di Pasar Pharaa sangat memprihatinkan. Banyak mama-mama yang berjualan di area terminal, tanpa lapak yang layak, hanya beralaskan terpal dan duduk di lantai. “Ini jelas bukan tempat yang manusiawi untuk berdagang,” tegasnya.
Orpa menyoroti bahwa sebagian besar mama-mama pedagang hanya sekali menerima bantuan dari dana Otonomi Khusus (Otsus), itu pun bukan dalam bentuk uang tunai. Ia mendorong agar pemerintah daerah mempertimbangkan bantuan langsung tunai sebagai bentuk dukungan yang lebih berdampak.
“Kalau diberikan tunai dan disertai edukasi keuangan, seperti menabung di bank, itu akan membantu mama-mama membangun usaha secara berkelanjutan dan mandiri,” jelasnya.
Sebagai lembaga kultural, MRP memang tidak memiliki kewenangan legislasi, namun bertugas menyampaikan aspirasi orang asli Papua, termasuk pelaku UMKM, kepada pemerintah daerah. “Kami ingin pemerintah daerah benar-benar mendengar dan memberi prioritas nyata kepada mama-mama pedagang asli Papua,” tutup Orpa.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Plt Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung, Asisten III Bidang Administrasi Umum Derek Timothius Wouw, serta sejumlah kepala OPD dan pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Laporan: M. Irfan
