Foto: istimewa / Yanni, Ketua DPD bersama puluhan siswa SD
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, mengingatkan semua pihak untuk tidak mempolitisasi demonstrasi pelajar yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang damai dan konstruktif.
“Sah-sah saja menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai ada provokasi yang memperkeruh suasana. Program MBG ini bertujuan mulia, sama halnya dengan tuntutan pendidikan gratis yang juga penting untuk diperjuangkan,” ujar Yanni di Jayapura, Senin (17/2/2024).
Yanni menegaskan bahwa program MBG masih dalam tahap awal, sehingga tidak bisa dinilai dalam waktu singkat.
Ia mencontohkan bagaimana program serupa telah sukses di berbagai negara seperti Brazil, India, dan Korea Selatan, yang membuktikan bahwa investasi dalam gizi anak sekolah berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas di masa depan.
Di Brazil, misalnya, program Fome Zero telah berkontribusi besar dalam mengurangi kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan anak sekolah.
India memiliki Mid-Day Meal Scheme yang terbukti mencegah kekurangan gizi di kalangan siswa, sementara Korea Selatan telah lama menjalankan School Feeding Program yang mendukung keberhasilan pendidikan nasional mereka.
Sinergi Pendidikan dan Kesehatan
Menurut Yanni, pendidikan gratis dan program MBG tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan.
Ia mengacu pada Human Capital Theory yang menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas.
“Anak-anak yang sehat dan bergizi akan lebih mampu menyerap pelajaran dengan baik. Jadi, pendidikan dan program MBG ini bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling mendukung,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks Papua, anggaran pendidikan telah mendapat alokasi khusus dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), di mana sekurang-kurangnya 30 persen dana Otsus harus digunakan untuk sektor pendidikan.
Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan.
MBG sebagai Program Jangka Panjang
Yanni menambahkan bahwa MBG lahir dari kajian panjang Presiden Prabowo Subianto, yang telah meneliti berbagai model keberhasilan di negara lain untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan asupan gizi yang cukup.
“Pak Prabowo punya visi besar dalam membangun generasi yang sehat dan cerdas. Program ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi soal menyiapkan SDM yang siap bersaing,” jelasnya.
Ia juga sependapat dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa menolak MBG adalah hak individu.
Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak sampai menghambat hak siswa lain yang ingin menerima manfaat dari program tersebut.
“Puluhan juta anak di Indonesia terbantu dengan program ini. Jadi, aspirasi boleh disampaikan, tetapi hak mereka yang membutuhkan juga harus dihormati,” tutup Yanni.
Laporan: Irfan
