Foto: Andre | Tampak Pdt. Robert Horik, MA.,MH., Wakil Ketua 1 MRP Papua, di sela Penjaringan Aspirasi, menghadirkan Wakil Ketua 1 Majelis Daerah (MD) GPdI Dr. Hans Y. Hamadi, M.Si., dan Pdt. Lukas Hamadi, S.Pd., Sekretaris II (MD) berlangsung di Kompleks Hanyaan, Entrop, Sabtu (29/8).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Pdt. Robert Horik, MA.,MH., menegaskan pentingnya perlindungan terhadap manusia dan tanah Papua melalui pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Penegasan itu disampaikan saat memimpin kegiatan Penjaringan Aspirasi Tahap II Tahun 2026 di Kompleks Hanyaan, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penyelamatan Manusia dan Tanah Papua”, dengan subtema “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Orang Asli Papua di Bidang Pendidikan, Kesehatan dalam Otonomi Khusus.”
Penjaringan aspirasi dihadiri tokoh agama OAP, tokoh masyarakat serta warga dari berbagai elemen. Pertemuan berlangsung dinamis, ditandai dengan berbagai pertanyaan, masukan, keluhan dan harapan masyarakat terkait kondisi Papua serta pelaksanaan Otsus.
Baca juga: Pelayanan Kesehatan OAP Disorot, Tokoh Agama Desak KPS dan Komisi AIDS Dihidupkan Lagi
Dalam pemaparan materi, Dr. Drs. Hans Y. Hamadi, M.Si., Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Provinsi Papua, juga Dosen Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih menyoroti pelaksanaan Otsus yang dinilai belum memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat Papua.
Menurut Hans Hamadi, Otsus yang sejak awal diharapkan menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua, hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan serta perlindungan sumber daya alam.
“Otonomi Khusus yang diharapkan menjadi jalan keadilan, kenyataannya belum berjalan dengan baik. Di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga pengelolaan hutan dan laut Papua, semuanya belum berpihak kepada Orang Asli Papua,” ujar Hans.
Ia juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam Papua yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Hutan dan laut Papua dibabat habis oleh pemilik modal, sementara Orang Papua sendiri mati dan miskin di atas tanahnya sendiri. Inilah yang harus kita perbaiki bersama melalui Otsus yang benar-benar melindungi dan menyejahterakan anak negeri,” tegasnya.
Baca juga: Pansus Afirmasi MRP Temui KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Bahas Kuota Khusus untuk OAP di TNI-AD
Sementara itu, Pdt. Robert Horik, MA.,yang juga utusan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Papua di Majelis Rakyat Papua (MRP) ini mengatakan penjaringan aspirasi bukan sekadar kegiatan rutin kelembagaan MRP, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka hadapi.
Ia menegaskan, suara masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan tersebut akan menjadi bahan penting bagi MRP dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi Orang Asli Papua.
“Kita berkumpul di sini untuk satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan manusia dan tanah Papua. Otonomi Khusus harus menjadi instrumen yang melindungi dan memenuhi hak Orang Asli Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan paling mendasar,” kata Robert.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas hidup masyarakat Papua. Karena itu, kedua sektor tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Otsus.
“Jika dua bidang ini tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa bicara kemajuan?” tegasnya.
Terlihat hadir juga memenuhi undangan, Ketua Sinode Gereja Pentakosta di Papua (GPDP) Pdt.Dr. Robert Rulan Marini,M.Th., dimana melalui penjaringan aspirasi tersebut, MRP diharapkan dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.
Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi MRP untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada Orang Asli Papua, sekaligus memperkuat upaya perlindungan manusia dan tanah Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.
Hadir dalam kegiatan penjaringan aspirasi tahap II ini, sejumlah Hamba Tuhan dari berbagai wilayah, majelis daerah (MD) Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), perwakilan Biro-Biro, Komisi Daerah, Majelis Wilayah, hingga aktifis gereja lainnya di seputaran Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Laporan: Andre Fonataba
