Foto: istimewa | Tampak rapat koordinasi penanganan dampak El Nino dipimipin Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, SIK., SH., MH., didampingi Wagup Papua Dr. Aryoko Rumaropen, SP., M.Eng., bersama Forkopimda dan TNI-Polri, di Gedung Negara Dok V, Rabu (26/8).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Niño yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak El Niño yang dipimpin langsung Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.IK., S.H., M.H., bersama Wakil Gubernur Papua Dr. Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng., di Gedung Negara, Dok V, Jayapura, Rabu (26/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Papua, Forkopimda Provinsi Papua, jajaran TNI/Polri, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu hingga bencana terjadi. Kesiapsiagaan, pemantauan wilayah, serta langkah pencegahan harus diperkuat sejak dini untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat perubahan kondisi cuaca.
Menurutnya, potensi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan harus menjadi perhatian bersama, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Penanganan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga harus mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi,” tegas Fakhiri.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama seluruh instansi terkait meningkatkan pemantauan kondisi wilayah serta menyiapkan langkah konkret apabila terjadi kekeringan maupun kebakaran.
Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu poin penting dalam rakor tersebut. Pemerintah daerah, TNI/Polri, OPD teknis, hingga masyarakat diharapkan memiliki pola penanganan yang terpadu sehingga setiap kejadian di lapangan dapat segera direspons.
Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menambahkan, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi potensi dampak El Niño.
Baca juga: Pemprov Papua Pastikan Pembangunan Jalan Tak Abaikan Hak Masyarakat Adat
Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat penanganan ketika terjadi bencana.
“Koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap persoalan di lapangan dapat segera direspons dan ditangani secara cepat,”
ujar Aryoko.
Selain aspek kebencanaan, Pemprov Papua memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun masyarakat menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Berbagai langkah antisipasi terus didorong untuk melindungi masyarakat, menjaga ketersediaan layanan dasar, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.
Melalui rakor tersebut, seluruh pemangku kepentingan di Papua didorong memperkuat komunikasi, kesiapsiagaan, dan respons cepat terhadap potensi dampak El Niño.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya membangun sinergi lintas sektor agar risiko kebakaran hutan, kekeringan, serta dampak perubahan cuaca lainnya dapat ditekan dan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan serta pelayanan secara optimal.
Laporan: Sony Rumainum
