Foto: Irfan | Tampak Wabup Jayapura Haris Richard S. Yocku, SH., didampingi Waket II DPRK Kabupaten Jayapura Petrus Hamokwarong, S.IP., dan Asisten III SetdaKab Jayapura, Drs. Derek Timotius Wouw, M.Si., Senin (29/6) di Kantor DPRK.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay (FPAKU) Kabupaten Jayapura di depan Gedung DPR Kabupaten Jayapura, Senin (29/6/2026), mendapat tanggapan langsung dari Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H.
Dalam aksi tersebut, puluhan pengusaha asli Papua menyuarakan delapan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan DPRK Jayapura. Mereka meminta adanya transparansi terhadap seluruh paket pengadaan barang dan jasa di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus mendorong agar pengusaha asli Khenambay Umbay memperoleh porsi yang jelas dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Massa juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Jayapura segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua asal Kabupaten Jayapura. Dalam regulasi tersebut, mereka berharap terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas pemberian paket pengadaan kepada pengusaha asli Papua.
Selain itu, FPAKU meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran tunggakan kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sejak Tahun Anggaran 2025 serta mendesak DPRK Jayapura membentuk Panitia Khusus (Pansus) Otsus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku mengatakan penyampaian pendapat di Kantor DPRK merupakan hak setiap warga negara dan menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan massa nantinya akan diteruskan DPRK kepada pemerintah daerah untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tidak ada masalah masyarakat datang menyampaikan aspirasi. Semua orang berhak bertanya dan menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Nanti DPRK akan menyampaikan kepada kami hal-hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Sidang Paripurna II Masa Sidang II DPR Kabupaten Jayapura.
Haris Yocku menegaskan Bupati Jayapura Yunus Wonda sejak awal telah berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi pengusaha Orang Asli Papua, khususnya yang berasal dari Kabupaten Jayapura, agar dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah.
Baca juga: Didesak Bentuk Pansus Otsus, DPRK Jayapura: Semua Harus Lewat Mekanisme
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berdampak langsung terhadap berkurangnya jumlah program dan kegiatan di hampir seluruh OPD.
Akibatnya, kesempatan memperoleh paket pekerjaan juga ikut berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau hari ini ada yang mendapatkan pekerjaan, tentu patut disyukuri. Yang belum memperoleh kesempatan diharapkan tetap bersabar karena masih ada kemungkinan pada perubahan anggaran ataupun program berikutnya,” katanya.
Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Jayapura, tetapi juga dirasakan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia akibat penyesuaian anggaran nasional.
Karena itu, ia meminta para pengusaha tetap optimistis, terus membangun kemampuan usaha, dan mempersiapkan diri agar siap bersaing ketika peluang pekerjaan kembali tersedia.
Lebih lanjut, Haris memastikan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak pernah menerapkan diskriminasi dalam proses pemberian paket pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, terutama pengusaha Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura.
“Yang jelas tidak ada diskriminasi. Saya bersama Bupati sudah berulang kali menegaskan bahwa semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bekerja, khususnya anak-anak asli Papua yang ada di Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
Laporan: M. Irfan
