Foto: istimewa | Tampak Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, SE., bersama Ketua BPK Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, SE., M.Si., dan Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, SH., MH., di sela penyerahan penghargaan Penilaian keuangan.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali mempertahankan prestasinya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CertDa., kepada Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., yang didampingi Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E., dalam acara yang berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Jumat (29/5/2026).
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri ataupun dirayakan secara berlebihan.
Menurutnya, penghargaan WTP harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Kabupaten Jayapura.
“Ya, opini WTP yang diterima Kabupaten Jayapura ini sudah yang ke-12 kali. Tetapi bukan WTP-nya yang harus kita euforiakan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan ini terus menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan program pembangunan,” kata Dr. Yunus Wonda saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Senin (1/6/2026).
Ia menilai keberhasilan mempertahankan WTP harus diikuti dengan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Walaupun kita sudah menerima WTP ke-12 kali, rakyat hari ini membutuhkan perubahan. Pertanyaannya adalah perubahan apa yang bisa kita hadirkan setelah mendapatkan WTP ini. Ketika perubahan itu terjadi, maka akan selaras dengan hasil yang telah kita capai melalui opini WTP tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Yunus Wonda Serukan Persatuan di Tengah Tantangan Global
Bupati Yunus Wonda juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura agar memahami secara baik mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang benar, mulai dari penyusunan program, pengelolaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, budaya pemerintahan yang bersih dan taat aturan harus terus diperkuat sehingga tidak hanya menjadi rutinitas administratif semata.
“Tidak bisa hanya sekadar seremonial. Tetapi harus menjadi budaya dalam pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ketika ada kemajuan pembangunan di daerah, hal itu akan sejalan dengan opini WTP yang kita terima,” tegasnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat merasa puas dengan capaian yang telah diraih.
Menurutnya, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah sekadar memperoleh penghargaan, melainkan menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Semua OPD tidak boleh merasa puas. WTP bukan tujuan akhir pemerintahan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat merasakan perubahan, merasakan kemajuan, memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, mendapatkan pelayanan yang berkualitas, serta benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjadikan capaian WTP sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
“Kami bersyukur kepada Tuhan karena kembali mendapatkan opini WTP. Namun penghargaan ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bergerak maju, menjaga integritas, serta mengedepankan regulasi dan aturan sesuai dengan Undang-Undang dalam menjalankan pemerintahan,” pungkas Dr. Yunus Wonda.
Laporan: M. Irfan
