Foto: istimewa | Tampak Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, SIK., SH., MH., ketika menyampaikan sambutan disela pembukaan Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 di Dunia Hotel, Abepura, Kamis (30/4).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi khusus (Otsus) Papua Tahun 2027 yang digelar di Suni Hotel, Jayapura, Kamis (30/04/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Fakhiri menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Papua yang dinilai masih menghadapi tantangan serius.
Fakhiri ungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi kita masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi pemerataan maupun keberlanjutan,” tegasnya.
Baca juga: Keterbatasan Anggaran, Gubernur Fakhiri Tiadakan Penerimaan CPNS 2026
Selain persoalan pertumbuhan, Gubernur juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, ketergantungan tersebut harus segera dikurangi dengan memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi lokal serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan Papua ke depan akan difokuskan pada pengurangan ketimpangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ini penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Papua,” ujarnya.
Musrenbang RKPD dan Otsus Papua 2027 ini diikuti oleh perwakilan delapan kabupaten dan satu kota.
Kegiatan diawali dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, serta sambutan dari perwakilan Bappenas RI.
Agenda juga ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh para kepala daerah yang disaksikan sejumlah pejabat, termasuk perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Yanni, Billy Mambrasar, dan Koordinator BP3OKP, Pdt. Albert Yoku.
Namun demikian, Fakhiri menyoroti masih adanya kepala daerah yang tidak hadir langsung dan hanya mengirimkan perwakilan. Ia menegaskan ke depan kehadiran langsung para bupati dan wali kota sangat penting dalam forum perencanaan pembangunan.
“Forum seperti ini tidak bisa dianggap biasa. Kehadiran kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan pembangunan,” tandasnya.
Musrenbang kemudian ditutup pada malam hari oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, SP., M.Eng., bersama unsur Forkopimda dan pimpinan lembaga terkait lainnya.
Laporan: Sony Rumainum
