Foto: Andre | Tampak Prof. Dr. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., hadir sebagai Narasumber dari Dewan Energi Nasional, foto bersama Plt. Sekda Papua Christian Sohilait, ST., sejumlah OPD serta tamu lainnya, di Abepura, Kamis (19/2).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Forum Sinkronisasi Program dan Perencanaan Data Infrastruktur Tahun 2026 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Kamis (19/2/2026), menyoroti pentingnya penguatan perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebijakan ketahanan energi di Provinsi Papua.
Dalam forum tersebut, Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., yang hadir sebagai narasumber dari Dewan Energi Nasional (DEN), memaparkan peran strategis kebijakan energi nasional dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Prof Johni Numberi jelaskan bahwa DEN merupakan lembaga nasional yang bersifat mandiri dan permanen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. DEN berperan dalam perumusan Kebijakan Energi Nasional (KEN), penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor, serta penetapan langkah penanganan krisis dan darurat energi.
Baca juga: IRH 2026 Disosialisasikan, Pemda di Papua Diminta Benahi Harmonisasi Aturan
Menurutnya, sektor energi nasional saat ini menghadapi tantangan serius, seperti menurunnya produksi minyak bumi dalam negeri dan meningkatnya ketergantungan terhadap impor energi. Kondisi ini menuntut percepatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung ketahanan energi di masa depan.
“Pengembangan EBT bukan hanya soal diversifikasi energi, tetapi juga bagian dari transisi energi untuk menekan emisi gas rumah kaca serta mendukung pencapaian target Net Zero Emissions,” ujarnya dalam paparan.
Dalam konteks pembangunan Papua, potensi energi terbarukan dinilai sangat besar, mulai dari tenaga air, energi surya, hingga biomassa. Optimalisasi potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses energi bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Forum ini juga menegaskan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Integrasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah dinilai menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program infrastruktur serta keberlanjutan pembangunan di Papua.
Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor energi, sehingga mampu mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua.
Laporan: Andre Fonataba
