Foto: Andre | Tampak Ketua 1 MRP Papua Pdt. Robert Horik, MA., diapit oleh dua Hamba Tuhan lainnya, yakni Pdt. Lukas Hamadi dan Pdt. Boy Dawir, SP., ketika jaring Asmara di Gereja GPdI Yerusalem Baru, Entrop, Selasa (16/12).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gereja GPdI Yerusalem Baru, Entrop, Kota Jayapura, Selasa (16/12/2025).
Forum tersebut dihadiri para gembala, pendeta lintas denominasi, serta perwakilan masyarakat. Kegiatan dipandu Pdt. Lukas Hamadi dengan pembicara utama Boy Markus Dawir.
Wakil Ketua I MRP, Pdt. Robert Horik, menegaskan penjaringan aspirasi merupakan mandat undang-undang yang harus dijalankan MRP untuk menyerap langsung persoalan umat beragama, masyarakat adat, dan perempuan Papua.
“Kami datang untuk mendengar dan memastikan aspirasi ini disampaikan kepada pemerintah agar ada solusi nyata,” kata Robert Horik.
Baca juga: Gubernur Matius Fakhiri Buka Temu Konsultasi MRP Terkait Dana Otsus Papua
Dalam pemaparannya, Boy Markus Dawir menilai OAP hingga kini masih menghadapi ketimpangan serius dalam akses pelayanan kesehatan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah tidak berjalannya lagi Kartu Papua Sehat (KPS) yang dulu sangat membantu masyarakat Papua.
Ia mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan almarhum Gubernur Lukas Enembe, KPS menjadi instrumen penting yang melengkapi BPJS Kesehatan, terutama untuk biaya rujukan, obat-obatan mahal, dan layanan darurat.
“Sekarang orang Papua kembali dipersulit dengan administrasi dan biaya. Padahal KPS dulu hadir untuk menjawab keterbatasan BPJS,” ujarnya.
Sejumlah tokoh agama dalam sesi diskusi menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas dengan menyiapkan rumah sakit khusus OAP.
RSUD Abepura diusulkan menjadi salah satu fasilitas yang difokuskan untuk melayani Orang Asli Papua, mengingat masih banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
Ketua Sinode GBI Papua, Pdt. Yan Piterson Manobi, menyoroti lemahnya perhatian rumah sakit terhadap pasien OAP. Ia menilai kasus-kasus kematian akibat keterlambatan pelayanan harus menjadi alarm serius bagi pemerintah.
“Kita perlu rumah sakit khusus OAP atau Rumah Sakit Otsus Papua, dengan sistem administrasi yang sederhana dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Masukan lain datang dari Gembala Jemaat GPdI Getsemani yang menyoroti menurunnya jumlah penduduk OAP. Ia meminta agar kebijakan Keluarga Berencana tidak diberlakukan secara umum bagi Orang Asli Papua.
Baca juga: Gubernur Fakhiri Dorong MRP Satu Suara Kawal Pembangunan Papua
Sementara itu, warga asal Kepulauan Yapen, Thomas Woru, mengeluhkan lamanya antrean pelayanan, sering tidak hadirnya tenaga medis, serta keterbatasan jenis obat yang ditanggung BPJS.
“Kalau penyakit tertentu, kami masih disuruh beli obat sendiri. Ini sangat memberatkan,” katanya.
Menutup kegiatan, Pdt. Robert Horik memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi MRP.
Beberapa poin utama yang dicatat antara lain pengaktifan kembali Kartu Papua Sehat, pendataan terpadu OAP pada sistem pelayanan kesehatan, serta reaktivasi Komisi Penanggulangan AIDS Papua.
“Kasus HIV–AIDS di Papua terus meningkat dan tidak boleh dianggap sepele. Komisi Penanggulangan AIDS harus kembali bekerja aktif untuk melindungi generasi Papua,” tandasnya.
Laporan: Andre Fonataba
