admin web
Foto: Irfan / Arahan Pj. Bupati Jayapura, Semuel Siriwa responi demo ASN
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Aksi demo damai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mencuri perhatian publik.
Dipimpin Jack Judzoon Puraro, Ketua Forum Komunikasi ASN Kabupaten Jayapura, para pendemo menyampaikan lima poin tuntutan yang langsung diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Aksi yang digelar di depan lobby Kantor Bupati Jayapura ini menuntut perhatian serius Pemkab terkait keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta transparansi anggaran.
Semuel Siriwa menemui langsung para pendemo pukul 13.35 WIT untuk mendengarkan dan menerima aspirasi mereka.
Dalam aksinya, Jack Puraro membacakan lima poin tuntutan di hadapan Pj Bupati, yang turut didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten I Elphyna D. Situmorang, Asisten II Delila Giay, serta aparat kepolisian.
“Kami meminta komitmen nyata dari Pemkab untuk segera menyelesaikan persoalan hak-hak ASN,” tegas Jack.
Respons Pj Bupati Jayapura
Menanggapi tuntutan ini, Semuel Siriwa menyampaikan apresiasi atas sikap tertib ASN dalam menyuarakan aspirasi mereka. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran TPP disebabkan oleh dana transfer dari pusat yang belum diterima.
“Khusus TPP Triwulan IV, saat ini sudah dalam proses dan akan segera dibayarkan. OPD harus segera menyiapkan dokumen pendukung agar tidak ada kendala saat audit,” ujar Semuel.
Ia juga meminta ASN untuk menyampaikan setiap masalah terkait hak secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih mudah.
“Tim keuangan kami sedang bekerja keras, dan kami pastikan semua hak ASN, termasuk TPP, akan diselesaikan pada Januari 2025,” tambahnya.
Lima Poin Tuntutan Forkom ASN Kabupaten Jayapura:
1. Segera Bayar TPP: Pembayaran TPP Triwulan IV 2023 dan 2024 harus dilakukan segera tanpa penundaan.
2. Transparansi Anggaran: ASN meminta kejelasan alokasi anggaran pembayaran TPP untuk memahami alasan penundaan.
3. Perbaikan Pengelolaan Keuangan: Mendesak Pemkab untuk meningkatkan tata kelola keuangan agar kejadian serupa tak terulang.
4. Evaluasi TAPD: Usulan evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran.
5. Kompensasi Keterlambatan: Meminta bentuk kompensasi sebagai penghormatan atas hak ASN yang tertunda.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Jayapura untuk lebih memperhatikan hak-hak ASN dan memperbaiki manajemen keuangannya.
Dengan janji Pj Bupati untuk menyelesaikan pembayaran TPP pada bulan ini, ASN berharap adanya solusi konkret yang dapat mengakhiri polemik panjang ini.
Laporan: Irfan
