Foto: istimewa / Yotam Bilasi, Tokoh Adat Mamberamo Raya
Yotam Bilasi Desak Dewan Adat Papua Sikapi Penembakan Brigpol Ronald Enok di Puncak Jaya
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Insiden penembakan yang menewaskan Brigadir Polisi Ronald M. Enok, anggota Polres Puncak Jaya, kembali menjadi sorotan.
Peristiwa yang terjadi pada Selasa (21/1) siang di Kampung Lima-Lima, Distrik Pagaleme, itu memunculkan desakan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh adat Papua.
Korban Ronald, yang merupakan putra asli Papua, tewas dalam tugasnya akibat serangan kelompok separatis atau yang sering disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Yotam Bilasi, perwakilan Dewan Adat Mamberamo Raya (DAM), mengecam keras insiden tersebut dan meminta semua pihak, terutama pemerintah pusat, untuk mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Yotam menyoroti fakta bahwa korban dan pelaku sama-sama berasal dari Papua, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk perubahan kebijakan terkait penempatan aparat di wilayah adat.
“Kasihan sekali ini. Papua tembak Papua. Istri dan anak di rumah menunggu bapak pulang, tapi malah pulang tinggal nama. Ini bagaimana? Tolong DPRP dan MRP bentuk Pansus, panggil tokoh-tokoh adat, dan gelar dialog dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi,” ujar Yotam melalui pesan WhatsApp.
Yotam juga mengusulkan agar dalam penerimaan aparat kepolisian di Papua, penempatan personel disesuaikan dengan wilayah adat masing-masing.
“Tes di mana, tempatkan di situ. Papua sudah dimekarkan menjadi beberapa provinsi, jadi sebaiknya masing-masing daerah membangun wilayahnya sendiri. Ini akan lebih efektif dan dapat mengurangi potensi konflik,” jelas mantan anggota DPR Papua itu.
Yotam mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk tidak tinggal diam menghadapi kejadian ini.
Menurutnya bentuk Pansus, perlu ada langkah konkret dan teknis untuk mencegah kasus serupa terulang, terutama yang menimpa putra-putri asli Papua.
“MRP dan DPRP harus segera merespons. Jangan hanya jadi penonton ketika anak-anak Papua menjadi korban di tanah sendiri,” tegasnya.
Selain menyoroti penempatan aparat, Yotam juga mengkritik pendekatan pemerintah pusat yang dianggap terlalu fokus pada pengiriman pasukan tanpa solusi jangka panjang.
“Pemerintah pusat harus peka. Jangan hanya kirim pasukan terus-menerus tanpa kebijakan strategis yang menyelesaikan akar masalah. Konflik berkepanjangan ini sudah cukup,” tambahnya.
Yotam berharap dialog antara pemerintah pusat, tokoh adat, dan perwakilan daerah dapat segera digelar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Laporan: Roy







