Foto: istimewa | Nampak Hendrik Yance Udam, Ketua Umum DPN Gercin Indonesia, ketika memberikan keterangan pers, Jumat (3/7).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan situasi keamanan yang belakangan kembali diwarnai konflik dan aksi kekerasan di sejumlah wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan HYU di Jayapura, Jumat (3/7/2026), sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kondisi keamanan yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
HYU meminta Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, agar tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi segera menghadirkan kebijakan yang nyata, terukur, dan menyeluruh guna menghentikan konflik yang terus berulang.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. Karena itu, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh warga yang selama ini hidup di tengah ancaman konflik.
“Negara harus hadir. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam rasa takut. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegas HYU.
Ia menilai konflik antarkelompok yang berulang di Timika, serta berbagai insiden penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat, adil, dan bermartabat.
Baca juga: Pidato Kebangsaan HYU Menggema di Rakornas Gercin, Enam Provinsi Papua Teguhkan Persatuan
Menurut HYU, apabila situasi tersebut tidak segera ditangani melalui pendekatan yang tepat, maka bukan hanya akan menambah jumlah korban jiwa, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, melemahkan perekonomian, dan menghambat pembangunan di Papua Tengah.
“Jangan sampai konflik terus dipelihara hingga menimbulkan korban yang semakin banyak. Masyarakat Papua membutuhkan kedamaian, bukan konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan keamanan, Hendrik Udam juga mengingatkan besarnya anggaran yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ia menilai anggaran tersebut semestinya mampu dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
“Papua Tengah memiliki anggaran yang besar. Pertanyaannya, mengapa konflik masih terus terjadi? Jangan sampai rakyat terus menjadi korban sementara solusi nyata tidak kunjung diwujudkan,” katanya.
HYU menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga seluruh elemen masyarakat untuk membangun ruang dialog dan mencari solusi damai yang dapat diterima semua pihak.
Ia pun mengajak seluruh komponen masyarakat mengedepankan rekonsiliasi, menghentikan segala bentuk kekerasan, serta memperkuat semangat persatuan demi mewujudkan Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera.
“Mari kita hentikan kekerasanq. Jangan ada lagi pertumpahan darah di tanah Papua. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar yang bermartabat demi masa depan Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera,” tutup Hendrik.
Laporan: Sony Rumainum
