admin web
Foto: Irfan / Wilhelmus Manggo, Ketua Komisi A
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Ketua Komisi A DPRK Jayapura, Wilhelmus Manggo, mengkritik ketidakaktifan Pemerintah Kampung (Pemkam) Sanggai, Distrik Namblong, yang tidak beroperasi selama dua tahun terakhir.
Menurut Wilhelmus, absennya aktivitas pemerintahan di Kampung Sanggai sejak 2023 hingga awal 2025 sangat disayangkan.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura agar segera mengambil langkah tegas terhadap kampung yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan dengan semestinya.
“Kami saat melakukan reses di Balai Kampung Wadap (DAS Demutru) menerima keluhan dari Bapak Ondo Massa bahwa selama dua tahun terakhir warga tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tidak ada aktivitas pemerintahan,” ungkap Wilhelmus di Kantor DPR Kabupaten Jayapura, Kamis (20/2/2025).
Selain ketidakaktifan pemerintahan, Wilhelmus juga mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan dana kampung yang berdampak pada stagnasi pembangunan di Kampung Sanggai.
“Hasil reses ini kami rangkum, dan kebetulan ada agenda monitoring Komisi A di Kampung Sanggai. Bersama Ketua DPRK Jayapura, kami turun langsung ke Distrik Namblong,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya menemukan bahwa Kantor Distrik Namblong juga tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
“Saat kami tiba di kantor distrik sekitar pukul 10 pagi, tidak ada aktivitas pegawai. Bahkan, kondisi kantor terlihat terbengkalai dengan rumput yang hampir setinggi tembok pembatas,” kata Wilhelmus.
Ia juga menyoroti kondisi serupa di Kelurahan Tabri, di mana aktivitas pemerintahan juga tidak berjalan dengan baik.
“Kami di Komisi A sangat menyayangkan situasi ini. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kampung-kampung yang tidak menjalankan tugasnya, dan kami akan menindaklanjuti persoalan ini dengan serius,” tegasnya.
Laporan: Irfan
