admin web
Jurnal Mamberamo Foja, Jayapura – Menindaklanjuti agenda sidang paripurna LKPJ Kabupaten Mamberamo Raya yang diadakan Selasa (21/5) pada salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura mendapat penolakan oleh mahasiswa Mambra dengan menggelar aksi, dalam bentuk orasi dengan membentangkan spanduk putih berisikan 4 poin pernyataan.
Dalam aksinya mahasiswa asal Mamberamo raya di kota studi Jayapura meminta kepada lembaga legislatif DPRD tidak mengadakan pertemuan atau sidang apapun di luar daerah, karena ibukota kabupaten berada di Burmeso, bukan di Jayapura.
“Kami mahasiswa meminta agar lembaga legislatif dan eksekutif stop mengadakan pertemuan /sidang apapun di Jayapura, karena kabupaten Mamberamo Raya berkedudukan di Burmeso, bukan di Jayapura,” bunyi poin pertama pernyataan sikap mahasiswa.
Dalam pernyataan juga, para mahasiswa meminta kepada Mendagri supaya menegur bupati Mamberamo Raya karena tidak melaksanakan aktivitasnya dengan baik selama ini, sehingga mengakibatkan pemerintahan lumpuh.
“Mahasiswa minta kepada Mendagri untuk menegur bupati Mamberamo Raya, karena tidak menjalankan aktifitasnya sebagai kepala daerah dilingkungan pemerintahan kabupaten Mambra, menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan baik,” demikian bunyi poin kedua pernyataan para mahasiswa Mamra.
Para mahasiswa asal negeri seribu misteri sejuta harapan ini pun meminta kepada pemerintah supaya melantik bupati karekteker, jika bupati yang ada sudah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Karena kehadiran bupati dianggap sangat penting dalam menggerakan roda pemerintahan daerah, tetapi sejauh ini tidak terlaksana dengan baik lantaran orang nomor satu di Mamberamo raya tersebut lebih banyak waktu diluar daerah.
“Jika bupati tidak menjalankan aktifitas pemerintahan, maka segera melantik bupati karakteker untuk menjalankan pemerintahan di kabupaten Mamberamo Raya,” pesan ini tertuang dalam poin ke tiga pernyataan sikap mahasiswa.
Dalam pesan terakhir mahasiswa, mereka meminta kepada Mendagri dan juga pemerintah daerah provinsi dalam hal ini penjabat gubernur Papua, untuk melantik Sekda Kabupaten Mamberamo raya.
“Kami mahasiswa Mamberamo Raya meminta kepada Mendagri dan Pj Gubernur Papua untuk segera melantik Sekda Kabupaten Mambra,” demikian poin terakhir atau yang ke empat, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Stepanus Wouw, Ketua Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya di Jayapura sebagai penanggung jawab.
Disamping menyampaikan sejumlah poin, aksi mahasiswa didepan hotel juga mengutarakan bahwa daerah Mamberamo raya sangat tertinggal dan tidak akan maju jika setiap kegiatan pemerintahan digelar terus dihelat bukan di Mambra.
Meresponi aksi mahasiswa ini, ketua DPRD Mamberamo Raya, Elias Besutey yang menemui para pendemo mempertanyakan ijin para mahasiswa melakukan orasi tersebut, karena pikirnya sesuai aturan wajib memiliki ijin keramaian dari kepolisian setempat.
“Diam diam, ada ijin dari Polres kalian orasi! jika tidak ada, segera serahkan aspirasi dan bubar jangan orasi” ucap Elias Besutey meresponi mahasiswa yang menyampaikan orasi mereka.
Ketua DPRD Mamberamo Raya akhirnya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswanya dan merekapun membubarkan diri masing-masing dengan tertib, setelah tuntutan diterima pihak dewan.
Politisi partai Golkar Mambra ini sampaikan bahwa alasan mereka sidang LKPJ di Jayapura karena sebagian anggota dewan sedang berada disini sedang mengurus rekomendasi partai dan konsolidasi lainnya bersama partai masing-masing.
“Kami sidang di Jayapura karena sebagian anggota sedang disini, jadi memudahkan kehadiran jajaran anggota dewan ambil bagian, dan bisa segera selesai paripurna LKPJ dengan cepat karena keterlibatan semua” jelas ketua DPRD.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, dan berakhir dengan damai setelah diresponi oleh ketua DPRD dan jajaran anggota dewan lainnya. (RH)
