Foto: Irfan / Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Jayapura, Edison Awoitauw.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, S.T., S.H., menyatakan komitmen partainya untuk membantu ratusan guru anggota PGRI Kabupaten Jayapura dalam mengatasi masalah keuangan yang melilit Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura.
Gerindra siap membentuk tim hukum untuk mengawal laporan para guru hingga ke lembaga penegak hukum tertinggi, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri.
“Kami berinisiatif membentuk tim pendampingan hukum dan mendukung langkah para guru untuk melaporkan kondisi darurat keuangan Pemda Kabupaten Jayapura. Ini bukan hanya soal hak-hak mereka yang terabaikan, tetapi juga demi mengungkap kebocoran anggaran yang mengganggu pelayanan publik,” ujar Edison di Sentani, Senin (6/1/2025).
Menurut Edison, laporan tersebut tidak hanya akan diajukan melalui jalur resmi di Papua, tetapi juga akan dibawa langsung ke Gedung KPK di Jakarta.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Semua bukti akan kami serahkan, dan kami pastikan kasus ini ditangani secara transparan,” tegasnya.
Sebagai Ketua Tim Pemantau Keuangan Kabupaten Jayapura, Edison meminta guru-guru yang tergabung dalam PGRI menyiapkan dokumen dan bukti pendukung untuk memperkuat laporan hukum.
“Kami akan berdiskusi dengan para guru dan mengolah sembilan poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi mereka. Data inilah yang akan menjadi senjata kami di hadapan hukum,” jelas Edison.
Edison menilai masalah keuangan ini mengindikasikan adanya kebocoran anggaran di tubuh Pemda.
“Ada dana yang tidak jelas arahnya. Kami menduga ada oknum yang bermain, dan ini harus diaudit secara menyeluruh oleh KPK. Kami juga akan melibatkan Gerindra Provinsi Papua dan DPP untuk mendukung langkah ini,” imbuhnya.
Menanggapi rencana DPRK Kabupaten Jayapura terkait penerbitan izin prinsip untuk pinjaman anggaran, Edison memberikan peringatan tegas.
“Izin prinsip seharusnya hanya dikeluarkan untuk situasi luar biasa. Jika ini dipaksakan, justru akan menambah beban utang bagi Bupati definitif yang segera dilantik,” paparnya.
Edison juga mengingatkan bahwa fokus Bupati definitif nanti seharusnya pada realisasi janji kampanye, bukan menyelesaikan utang warisan.
“Kami tidak ingin masalah ini menjadi preseden buruk. Gerindra akan terus memantau agar hak-hak rakyat, khususnya guru, dapat dikembalikan,” ujarnya.
Sebagai kader Partai Gerindra, Edison menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama.
“Presiden RI Prabowo Subianto sedang giat membersihkan praktik korupsi di seluruh negeri. Kabupaten Jayapura tidak boleh dibiarkan luput dari perhatian,” katanya.
Edison memastikan, Gerindra akan menjadi garda terdepan dalam membela hak rakyat dan menuntut keadilan atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemda Kabupaten Jayapura.
(Fan)
