Foto: istimewa / Hasan Nasbi
Jakarta, Jurnal Mamberamo Foja – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hendak diterapkan di Papua menuai reaksi beragam.
Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dan Nabire, Provinsi Papua Tengah, ribuan pelajar melakukan demontrasi menolak program ini hingga menjadi perbincangan publik.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menanggapi aksi tersebut dengan menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi secara damai dan menghormati hak-hak orang lain.
“Menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa itu sah, tetapi jangan sampai mengarah ke tindakan kekerasan,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2), dikutip dari Detik.
Hasan juga menjelaskan bahwa penolakan terhadap program MBG adalah hak setiap individu, tetapi tidak boleh menghambat mereka yang membutuhkan bantuan tersebut.
“Jika ada yang merasa tidak memerlukan makan bergizi gratis, mereka boleh menolak. Namun, mereka tidak boleh menghalangi teman-teman mereka yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan,” kata Hasan.
Demonstrasi yang berlangsung di Nabire pada Senin (17/2) berakhir dengan pengamanan pelajar oleh pihak kepolisian ke Mapolres Nabire. Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, menyebutkan bahwa aksi ini dipicu oleh isu yang belum terverifikasi mengenai kasus keracunan makanan di Pulau Jawa.
“Beberapa pelajar khawatir karena adanya kabar tentang keracunan akibat program serupa di Pulau Jawa. Namun, belum ada bukti konkret yang memastikan kebenaran informasi tersebut,” jelas Samuel.
Selain itu, beberapa siswa mengungkapkan bahwa prioritas mereka bukan makanan gratis, melainkan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Mereka berharap pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas dan keringanan biaya pendidikan.
Di hari yang sama, aksi serupa juga terjadi di Wamena, Jayawijaya. Sekitar 2.500 hingga 3.000 pelajar SMA turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.
Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman.
Selain itu, masukan dari masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Laporan: Tim
