Foto: istimewa | Tampak suasana pertemuan Presiden Prabowo bersama Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., di Istana Merdeka, Kamis (18/6).
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Presiden memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino Godzilla yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim global yang diperkirakan dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Pemerintah memastikan kondisi cadangan pangan nasional saat ini masih berada pada level yang aman. Hingga Juni 2026, stok beras nasional tercatat mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Jumlah tersebut dinilai cukup kuat untuk menopang kebutuhan masyarakat. Bahkan jika ditambah dengan stok beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran, ketersediaan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama 10 hingga 11 bulan ke depan.
Untuk menghadapi kemungkinan dampak El Nino, pemerintah telah menyiapkan berbagai program strategis di sektor pertanian.
Langkah tersebut meliputi pembangunan embung, penyediaan irigasi pompa, pembangunan sumur dalam, hingga program pompanisasi guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kering.
Selain itu, optimalisasi lahan rawa terus didorong agar produktivitas pertanian meningkat. Melalui program tersebut, frekuensi panen yang sebelumnya hanya satu kali dalam setahun ditargetkan dapat meningkat menjadi dua hingga tiga kali panen.
Pemerintah juga mempercepat program cetak sawah baru sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat produksi pangan nasional dan mengurangi risiko gangguan pasokan akibat perubahan iklim.
Di sektor peternakan, upaya menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan Badan Gizi Nasional. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Tak hanya berfokus pada produksi pangan, pemerintah juga mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis seperti kopi, kelapa, dan tebu. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing sektor agribisnis nasional.
Berbagai program bantuan bagi petani juga dipastikan tetap berlanjut hingga 2027 dengan cakupan lahan mencapai sekitar 870 ribu hektare, termasuk di wilayah Papua.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kedaulatan bangsa. Karena itu, penguatan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim akan terus menjadi prioritas pemerintah.
“Pesan Presiden jelas, ketahanan pangan harus dijaga, petani harus diperkuat, dan Indonesia harus siap menghadapi setiap tantangan iklim dengan langkah yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian disampaikan pemerintah.
Laporan: Sony Rumainum | Rilis
