Foto: istimewa | Gifli Buinei Sekretaris KNPI Provinsi Papua
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja — Rekrutmen pegawai di Rumah Sakit Vertikal Jayapura memicu sorotan tajam dari kalangan pemuda Papua. Data yang beredar menunjukkan dari total 529 pegawai yang diterima, hanya 9 orang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Ketimpangan ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kerja di tanah Papua.
Sikap kritis tersebut disampaikan Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua, Gifli Buinei, usai viralnya video pertemuan Forkopimda Papua yang dipimpin Penjabat Gubernur bersama Ketua DPR Papua dan manajemen rumah sakit. Dalam rekaman itu, Ketua DPR Papua tampak mempersoalkan minimnya representasi OAP dalam struktur kepegawaian RS Vertikal.
“Angka itu tidak masuk akal dan mencerminkan ketimpangan sistemik. Rekrutmen semacam ini membuat orang Papua merasa menjadi tamu di tanah sendiri,” ujar Gifli, yang juga menjabat Ketua Pemuda Saireri, dalam keterangannya kepada media, Rabu (5/6).
Menurutnya, situasi semacam ini memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah pusat. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kesehatan untuk segera meninjau ulang hasil perekrutan dan memberi afirmasi nyata bagi tenaga kerja OAP.
“Jika tidak ada koreksi kebijakan, kami akan galang kekuatan pemuda dan masyarakat untuk menggelar aksi saat peresmian rumah sakit nanti,” tegas Gifli.
Sebagai informasi, pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Jayapura merupakan salah satu proyek strategis nasional di bawah Kementerian Kesehatan RI. Rumah sakit tersebut dibangun oleh PT Brantas Abipraya (Persero) di kawasan Universitas Cenderawasih, Abepura, Kota Jayapura, dengan nilai kontrak sebesar Rp576 miliar.
Fasilitas kesehatan ini dirancang menjadi rumah sakit rujukan utama di Tanah Papua. Secara fisik, bangunan telah rampung dan diklaim siap beroperasi untuk melayani masyarakat. Proyek ini juga digadang-gadang menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya di sektor layanan kesehatan.
Namun, menurut KNPI Papua, visi besar itu akan kehilangan makna jika tak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keterwakilan masyarakat asli dalam setiap proses pembangunan.
Laporan: Andre
