Foto: istimewa / Presiden Prabowo Subianto dan Ketua BPK RI Isma Yatun
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Presiden Prabowo Subianto menerima wz Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/1).
Laporan tersebut menyoroti berbagai pencapaian sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan negara selama paruh pertama 2024, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Dalam laporan IHPS I 2024, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Namun, terdapat empat kementerian dan lembaga yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.
Ketua BPK, Isma Yatun, mengapresiasi pemerintah atas langkah-langkah progresif yang telah diambil untuk mendorong tata kelola yang baik.
Salah satu pencapaian penting yang diungkapkan adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024, yang menjadi landasan pengelolaan anggaran dan aset selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan BPK menjadi kunci dalam menjaga prinsip-prinsip good governance, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien,” ujar Isma.
Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara, seraya menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian/lembaga guna mencapai target pembangunan nasional.
Laporan IHPS I 2024 ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
(BPMI Setpres)
