Foto: Irfan | Tampak Ramses Wally, Tokoh Adat, yang juga Yo Ondofolo kampung Babrongko, ketika memberikan keterangan pers, kemarin Rabu (5/8).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ramses Wally selaku tokoh adat Kabupaten Jayapura, mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal yang terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Menurut Ramses, peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian negara karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, dan ibu menyusui.
“Ini peristiwa yang sangat memprihatinkan dan negara harus bertanggung jawab. Kasus ini tidak boleh dianggap biasa karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Ramses, yang juga Mantan Anggota DPR Papua periode 2004-2009 itu, Rabu (5/8/2026).
Ia bahkan menilai dugaan keracunan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, makanan yang diduga tercemar dan dikonsumsi kelompok rentan berpotensi menimbulkan dampak yang sangat berbahaya.
Ramses meminta Panitia Khusus (Pansus) MBG DPRK Kabupaten Jayapura segera bekerja secara maksimal dengan melakukan inspeksi langsung ke seluruh dapur penyedia makanan MBG serta menyampaikan hasil investigasi kepada pemerintah pusat.
“Semua hasil temuan harus dilaporkan kepada Presiden agar pelaksanaan MBG di Papua dapat dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Baca juga: Ramses Wally: Festival Danau Sentani Ke-XV 2026 Harus Kembali Masuk Kalender Event Nasional
Selain meminta evaluasi, Ramses juga mengusulkan perubahan pola pelaksanaan program MBG. Ia menilai pengelolaan makanan sebaiknya tidak lagi dilakukan melalui dapur umum yang dikelola yayasan, melainkan diserahkan langsung kepada masing-masing sekolah.
Menurutnya, mekanisme tersebut akan membuat pengawasan lebih mudah sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal.
“Sekolah bisa membeli bahan makanan segar dari masyarakat sekitar, seperti ikan, telur ayam kampung, sayur-sayuran, maupun daging. Dengan begitu anak-anak mendapat makanan yang lebih segar, sementara masyarakat juga ikut merasakan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kualitas bahan makanan yang digunakan di dapur umum. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap bahan baku berpotensi menjadi penyebab terjadinya keracunan makanan.
Ramses menyoroti dampak kasus di Depapre yang tidak hanya dialami pelajar, tetapi juga balita dan ibu menyusui. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di wilayah yang memiliki akses layanan kesehatan terbatas.
Selain itu, Ramses menilai sistem penyaluran anggaran MBG melalui yayasan belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap anggaran program dapat dikelola langsung oleh sekolah agar lebih efektif, transparan, serta memberikan dampak ekonomi bagi warga setempat.
Di akhir pernyataannya, Ramses mendesak Pansus MBG DPRK Kabupaten Jayapura segera mengambil langkah konkret dalam mengusut penyebab dugaan keracunan tersebut dan memastikan adanya perbaikan sistem pelaksanaan program demi menjamin keamanan serta kesehatan para penerima manfaat.
Laporan: M. Irfan
