Foto: Irfan | Tampak Herlin Beatrix Monim, SE., MM., Waket I dan Komisi V DPR Papua, ketika mengunjungi anak korban keracunan MBG di RS Youwari, Doyo Baru, Rabu (5/8).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – DPR Papua mengambil langkah tegas menyikapi dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Kabupaten dan Kota Jayapura, akan dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait pelaksanaan program tersebut.
Langkah itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Rumbiak, SH.,MH., usai meninjau langsung puluhan korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Youwari, Rabu (5/8/2026).
Kunjungan tersebut turut diikuti Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim, Wakil Ketua Komisi V Jaya Kusuma, SE.,MM., serta sejumlah anggota Komisi V DPR Papua.
Dina mengatakan, pihaknya ingin memastikan kondisi para korban sekaligus memperoleh gambaran langsung mengenai penanganan medis yang dilakukan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, pasien yang diduga mengalami keracunan makanan masih terus berdatangan hingga hari kedua setelah kejadian.
“Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Kejadian seperti ini tidak boleh kembali terulang karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya.
Menurut Dina, kasus di Distrik Depapre bukan merupakan insiden pertama. Sebelumnya, dugaan keracunan juga sempat terjadi di SMA Negeri 5 Jayapura, di mana sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG.
Karena itu, DPR Papua akan meminta penjelasan secara menyeluruh kepada seluruh pengelola SPPG mengenai penerapan standar operasional prosedur (SOP), mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusian kepada para penerima manfaat.
“Kami akan memanggil seluruh pengelola SPPG di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan layanan MBG bagi anak-anak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga Posyandu,” tegasnya.
Baca juga: DPR Papua Desak Investigasi Tuntas Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jayapura
DPR Papua juga mendukung dilakukannya investigasi secara menyeluruh guna mengungkap penyebab dugaan keracunan tersebut. Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan, pihak yang bertanggung jawab diminta diproses sesuai ketentuan hukum.
“Harus ada investigasi yang tuntas. Jika terbukti ada kelalaian, tentu harus ada pertanggungjawaban, termasuk proses hukum apabila memenuhi unsur pidana,” katanya.
Selain itu, Dina meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG dengan memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, serta prosedur pengolahan dan distribusi makanan diterapkan secara ketat.
Ia menilai insiden tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. Oleh sebab itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tetap berjalan dengan aman.
Di sisi lain, DPR Papua mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, RSUD Youwari, Dinas Kesehatan, serta seluruh tenaga medis yang telah memberikan penanganan kepada para korban. Berdasarkan hasil pemantauan, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan fasilitas medis di rumah sakit masih memadai.
“Kami berharap seluruh pasien segera pulih dan pemerintah memastikan peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi lagi,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
