Foto: Irfan | Tampak Herlin Beatrix Monim, SE., MM., Waket I DPR Papua pimpin rombongan Komisi V kunjungi korban keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Youwari, Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Rabu (5/8).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim (HBM), memimpin rombongan Komisi V DPR Papua mengunjungi para korban dugaan keracunan massal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjalani perawatan di RSUD Youwari, Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Rabu (5/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, HBM didampingi Ketua Komisi V DPR Papua Dina RuRumbiak, SH.,MH., Wakil Ketua Komisi V, Jaya Kusuma, SE.,MM., serta sejumlah anggota Komisi V. Mereka berdialog langsung dengan para korban dan keluarga untuk mendengar kondisi yang dialami pascakejadian.
Waket I DPR Papua mengaku prihatin melihat banyak korban, terutama anak-anak usia PAUD, SD, SMP hingga ibu menyusui, yang mengalami trauma setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG. Bahkan, sebagian di antaranya mengaku takut menerima makanan dari program tersebut kembali.
“Kami prihatin dengan peristiwa ini. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Banyak korban yang masih mengalami trauma sehingga pemerintah harus memberikan perhatian serius,” kata Herlin kepada wartawan usai mengunjungi para pasien di RSUD Youwari.
Menurut legislator Partai NasDem Papua itu, pemerintah harus segera melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti dugaan keracunan massal tersebut. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG juga dinilai mendesak agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Ia menjelaskan, kunjungan DPR Papua bertujuan memastikan kondisi para pasien, kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta fasilitas pelayanan medis bagi seluruh korban.
Berdasarkan data sementara yang diterima DPR Papua, sekitar 70 orang masih menjalani perawatan, terdiri atas balita, anak-anak usia sekolah hingga ibu menyusui.
Politisi Partai Nasdem ini menegaskan Program Makanan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan program yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi standar keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
“Program ini memiliki tujuan yang baik, tetapi harus dijalankan sesuai standar keamanan pangan agar benar-benar memberikan manfaat dan tidak membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Ketua Komisi D DPRK Jayapura Desak Audit Dapur MBG Usai Dugaan Keracunan Massal di Depapre
Melihat banyaknya korban, DPR Papua menilai peristiwa tersebut sebagai kejadian serius yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Karena itu, DPR Papua meminta proses investigasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk penyedia layanan MBG, sekolah, pemerintah daerah, dan rumah sakit.
Selain mengusut penyebab kejadian, DPR Papua juga meminta seluruh korban memperoleh pelayanan medis secara maksimal.
Jika hasil penyelidikan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, pemerintah diminta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.
HBM juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan makanan dalam Program MBG agar insiden serupa tidak kembali terulang.
“Kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Setiap anggaran yang digunakan melalui Program Makanan Bergizi Gratis harus benar-benar memberikan manfaat sekaligus menjamin keselamatan masyarakat sebagai penerima program,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
