Foto: Irfan | Tampak Mashita K.S. Idar, ketika memantau langsung penanganan siswa korban Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Selasa (4/8) malam.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Mashita K. S. Idar, mendesak pemerintah bersama penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan warga di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Pernyataan tersebut disampaikan Mashita usai membesuk sejumlah korban yang menjalani perawatan di RSUD Youwari, Doyo Baru, Distrik Waibhu, Rabu (5/8/2026) dini hari sekitar pukul 00.15 WIT.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan dan pengawasan kualitas makanan.
“Program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan anak-anak justru tidak boleh menimbulkan risiko baru bagi keselamatan mereka,” tegas Mashita.
Korban dugaan keracunan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP hingga orang dewasa penerima manfaat MBG di Kampung Kendate, Tablanusu, Waiya, Tablasupa, dan Yepase. Sebagian besar mengalami keluhan mual, muntah, lemas, dan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah puskesmas maupun rumah sakit.
Mashita menegaskan Komisi D DPRK Jayapura meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab insiden tersebut sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan MBG agar tujuan program tetap tercapai tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
“BGN bersama SPPG harus memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan sehingga kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Baca juga: Korban Dugaan MBG Terus Bertambah, Kapolres Jayapura Turun Langsung ke Puskesmas dan RS
Dalam kesempatan itu, Komisi D DPRK Jayapura menyampaikan enam rekomendasi penting kepada pemerintah dan penyelenggara program, yakni:
- Memprioritaskan penanganan medis dan pemulihan seluruh korban.
- Melakukan moratorium sementara serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG.
- Menghentikan sementara distribusi makanan MBG di Distrik Depapre hingga hasil investigasi selesai.
- Melaksanakan audit terhadap kelayakan dapur, sanitasi, bahan baku, serta prosedur distribusi makanan.
- Membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan Dinas Kesehatan, BBPOM, Kepolisian, dan unsur masyarakat untuk mengungkap penyebab insiden serta menindak jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran SOP.
- Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat guna meminta pertanggungjawaban penyelenggara sekaligus menyusun sistem pengawasan mutu yang lebih ketat sebelum program kembali dijalankan.
Mashita menegaskan Komisi D DPRK Jayapura akan terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga seluruh korban pulih dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG benar-benar terjamin.
“Niat baik memberikan asupan gizi kepada generasi penerus bangsa tidak boleh tercoreng karena lemahnya manajemen keamanan pangan. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, jumlah warga yang diduga terdampak insiden MBG telah mencapai ratusan orang dan mendapatkan penanganan di sejumlah puskesmas serta rumah sakit. Di RSUD Youwari sendiri, hampir 50 pasien mendapat pelayanan medis hingga berita ini diturunkan.
Selain membesuk para korban, Mashita Idar juga menyerahkan bantuan berupa air mineral dan popok kepada salah seorang bayi yang turut menjadi korban dugaan keracunan massal tersebut.
Laporan: M. Irfan
