Foto: Andre | Nampak Benyamin Wayangkau menyerahkan proposal DOB Papua Utara kepada politisi Partai Gerindra
23Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Koordinator Tim Perjuangan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara, Benyamin Wayangkau, membantah keras berbagai informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan foto dirinya bersama tim perjuangan dengan isu pergantian Gubernur Papua maupun rencana aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Papua.
Menurut Benyamin, informasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu dan tidak memiliki dasar yang benar.
“Narasi yang dibangun itu tidak benar. Ada pihak-pihak yang sengaja menggiring opini dan mengaitkan perjuangan DOB Papua Utara dengan persoalan jabatan Gubernur Papua. Itu sama sekali tidak ada kaitannya,” tegas Benyamin dalam keterangannya.
Ia menilai penyebaran informasi tersebut dilakukan oleh oknum yang memiliki kepentingan tertentu dan berupaya mencari perhatian dengan menciptakan opini yang dapat mengganggu perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara.
Benyamin menjelaskan bahwa dirinya saat ini hanya menjalankan tugas sebagai koordinator tim masyarakat sekaligus bagian dari tim asistensi yang mendukung perjuangan pembentukan DOB Papua Utara, sebuah perjuangan yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun.
Baca juga: Aktivis Adat Saireri Ultimatum Gubernur Papua dan DPRP: Jangan Cabut Perdasi Dana Cadangan OAP
Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan aspirasi masyarakat di wilayah adat Saireri yang terus diperjuangkan secara konsisten dan tidak memiliki hubungan dengan dinamika politik maupun pergantian jabatan kepala daerah.
“Saya sangat menyayangkan adanya foto maupun rekaman yang kemudian dikaitkan dengan isu pencalonan atau pergantian Gubernur Papua. Itu tidak benar dan tidak pernah menjadi bagian dari perjuangan kami,” ujarnya.
Benyamin juga mengaku pihaknya telah menelusuri pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi menyesatkan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan aspirasi masyarakat dari empat kabupaten di wilayah adat Saireri. Menurutnya, enam dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua telah lebih dahulu memiliki daerah otonom baru, sehingga aspirasi masyarakat Saireri untuk memperoleh status yang sama dinilai memiliki dasar yang kuat dan sejalan dengan semangat Otonomi Khusus.
“Apakah nantinya disetujui atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui mekanisme politik dan hukum yang berlaku. Tugas kami di daerah hanya menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Benyamin menyampaikan apresiasi kepada para Ketua Umum partai politik maupun Ketua DPD partai di daerah yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara.
Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat perjuangan masyarakat Saireri hingga aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dapat terwujud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laporan: Andre Fonataba
