Foto: Andre | Nampak Robert Rouw, Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, bersama ratusan mahasiswa asal Yapen dan Waropen di Asrama Putri Kabupaten Waropen di Perumnas II Warna, Jumat (31/7).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, membantah keras isu yang beredar di media sosial yang menyebut perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara dilakukan untuk membuka jalan bagi dirinya menjadi gubernur.
Penegasan tersebut disampaikan Robert Rouw saat bertemu ratusan mahasiswa asal Yapen dan Waropen di Asrama Putri Waropen, Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Jumat (31/7/2026).
Politisi Partai NasDem itu menilai informasi yang beredar merupakan hoaks yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu perjuangan pembentukan Papua Utara yang telah diperjuangkan sejak lama.
“Jabatan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, adalah hak masyarakat yang ditentukan melalui proses demokrasi. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan atau mengatur siapa yang akan menjadi pemimpin hanya karena keinginan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Robert Rouw.
Baca juga: Roberth Rouw Dengarkan Keluhan Mahasiswa Papua Pegunungan, Beasiswa dan Internet Jadi Prioritas
Ia mengingatkan masyarakat, khususnya warga Saireri, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
“Masyarakat Papua sudah semakin cerdas membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Karena itu saya mengajak seluruh warga jangan membiarkan provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab memecah persaudaraan kita. Isu seperti ini hanya akan menghambat perjuangan bersama untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Politikus partai Nasdem ini menjelaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembentukan provinsi baru tersebut, kata dia, bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Perjuangan ini murni untuk kepentingan masyarakat di wilayah adat Saireri, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun ambisi jabatan. Harapan kami, Papua Utara dapat segera terbentuk agar masyarakat juga merasakan pemerataan pembangunan sebagaimana provinsi-provinsi baru lainnya di Tanah Papua,” katanya.
Robert juga meluruskan anggapan bahwa Tim Perjuangan DOB memiliki kewenangan menentukan siapa yang akan menjadi gubernur jika Papua Utara terbentuk.
Menurutnya, penentuan kepala daerah sepenuhnya merupakan hak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Siapa pun yang akan memimpin Papua Utara nantinya adalah pilihan rakyat. Itu bukan kewenangan Tim Perjuangan, bukan kewenangan tokoh tertentu, dan tentu bukan kewenangan saya. Demokrasi harus tetap kita hormati dan junjung bersama,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Robert Rouw mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak mudah percaya terhadap berita bohong, serta terus mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Saireri.
Laporan: Andre Fonataba
