Foto: istimewa | Tampak Lalita, SH., MH., Anggota DPD-RI bersama Kepala Kanwil Bulog Papua Ahmad Mustari, ketika berkunjung ke gudang Bulog Papua, Selasa (21/7).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua, Lalita, S.H., M.H., memastikan ketersediaan stok beras pemerintah di Papua dalam kondisi aman. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya melakukan kunjungan kerja reses ke Kantor Wilayah Bulog Papua di Kota Jayapura, Selasa (21/7), sekaligus menuntaskan penyaluran bantuan beras sebanyak 3,1 ton kepada masyarakat kurang mampu.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI terhadap program ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Lalita meninjau langsung gudang penyimpanan Bulog Papua untuk memastikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tersedia dan distribusinya berjalan sesuai ketentuan.
Pada agenda tersebut, Senator asal Papua itu menerima sisa alokasi bantuan beras reguler dari Bulog Pusat sebanyak 1,5 ton atau sekitar 300 karung. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Jayapura dan wilayah sekitarnya.
Sebelumnya, sebanyak 1,6 ton beras telah lebih dahulu disalurkan kepada warga di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Dengan demikian, seluruh alokasi bantuan beras selama masa reses yang mencapai 3,1 ton telah tersalurkan sepenuhnya kepada penerima manfaat.
“Pada hari ini kami bersama Bulog Papua mengambil sisa kuota bantuan beras reses sebanyak 1,5 ton. Seluruhnya akan kami distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura dan sekitarnya,” ujar Lalita.
Menurutnya, kegiatan reses bukan hanya menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan program-program strategis pemerintah berjalan optimal, termasuk di sektor ketahanan pangan. Dari hasil peninjauan, stok beras di Bulog Papua dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai anggota Komite II DPD RI, Lalita mengatakan pihaknya terus mengawasi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, hingga perkembangan harga kebutuhan pokok agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan.
Ia juga menegaskan penyaluran bantuan dilakukan secara selektif agar benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
“Kami mengawal data penerima dengan serius sehingga bantuan ini tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Terkait kenaikan harga beras di pasaran, Lalita menilai kondisi tersebut bukan disebabkan minimnya stok Bulog. Menurutnya, cadangan beras pemerintah masih tersedia dalam jumlah yang memadai, sedangkan gejolak harga diduga dipengaruhi praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
Baca juga: Tak Ingin Anak Papua Putus Sekolah, Lalita Gunakan Dana Pribadi untuk Beasiswa
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Papua, Ahmad Mustari, menjelaskan bantuan beras tersebut merupakan alokasi resmi dari Bulog Pusat kepada anggota DPD RI dalam rangka pelaksanaan reses.
“Total alokasi sebanyak 3,1 ton. Sebanyak 1,6 ton telah disalurkan di Biak Numfor dan Supiori, sedangkan sisa 1,5 ton hari ini kami serahkan kepada tim Senator Lalita untuk didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Jayapura dan sekitarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bulog hanya bertugas menyediakan komoditas sesuai penugasan dari kantor pusat, sementara proses pendistribusian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim anggota DPD RI.
Selain mengawal ketahanan pangan, Lalita menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat Papua, mulai dari bantuan bibit pertanian, peningkatan akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Papua memiliki sumber daya yang melimpah sehingga tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kesulitan pangan. Saya juga terus memperjuangkan agar pendidikan dan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Saat ini saya secara pribadi membiayai pendidikan sepuluh anak dari keluarga kurang mampu, dan ke depan saya berharap pemerintah dapat menghadirkan pendidikan serta layanan kesehatan yang benar-benar gratis bagi masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
