Foto: istimewa | Tampak Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kemensos RI Jhon Herman Mampioper, S.Sos., M.Si., bersama Gubernur Papua Komjen Pol (Purn). Matius D. Fakhiri, SIK.,MH., dan jajaran di Kantor Gubernur, Senin (8/6).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menargetkan pembangunan fisik empat Sekolah Rakyat di Papua mulai dilaksanakan pada Juli 2026.
Program yang menjadi salah satu strategi nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan tersebut kini memasuki tahap akhir penyelesaian administrasi dan proses tender sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
Perkembangan terbaru program tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, S.Sos., M.Si., saat bertemu Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., di Dok II Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, John Herman Mampioper melaporkan berbagai capaian dan kesiapan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang nantinya menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Papua.
Menurutnya, Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang mendapat perhatian khusus Presiden Republik Indonesia karena bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi.
“Kami melaporkan kepada Bapak Gubernur Papua perkembangan terbaru Program Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional. Saat ini seluruh tahapan administrasi dan proses tender terus berjalan sehingga kami optimistis pembangunan fisik dapat dimulai sesuai target pada Juli 2026,” ujar John Herman Mampioper.
Ia menjelaskan, saat ini beberapa Sekolah Rakyat telah beroperasi di Papua, di antaranya Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Pasir Dua, serta Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Biak Numfor.
Baca juga: RSUP Jayapura Temui Gubernur, Paparkan Capaian dan Strategi Pengembangan Layanan
Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Tanah Papua.
John mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum, proses penetapan pemenang tender ditargetkan selesai pada pertengahan Juni 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, pembangunan fisik akan segera dilakukan secara bersamaan di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan.
“Kami berharap pada Juli nanti pembangunan fisik sudah mulai berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami dan Kabupaten Jayapura. Dengan demikian fasilitas pendidikan yang representatif dapat segera dinikmati masyarakat,” katanya.
Selain daerah yang telah memasuki tahap pembangunan, Kemensos RI juga terus memperluas jangkauan Program Sekolah Rakyat ke sejumlah wilayah lainnya di Papua.
Beberapa kabupaten yang telah mengajukan usulan pembangunan antara lain Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Keerom.
Namun demikian, daerah-daerah tersebut masih harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi dan dokumen teknis sebelum dapat ditetapkan sebagai lokasi pembangunan berikutnya.
John mengakui antusiasme masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat sangat tinggi. Banyak orang tua berharap anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan melalui program tersebut karena seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung oleh negara.
Meski demikian, kapasitas sekolah yang tersedia saat ini masih terbatas akibat keterbatasan lahan dan fasilitas pendukung.
“Daya tampung yang tersedia saat ini masih sekitar 100 siswa. Namun setelah gedung permanen selesai dibangun, kami berharap kapasitasnya dapat meningkat hingga ribuan siswa sehingga lebih banyak anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang layak,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, S.Pd., M.M., mengatakan Pemerintah Provinsi Papua terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Herald, salah satu dokumen yang saat ini tengah dipersiapkan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta berbagai persyaratan teknis lainnya agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa kendala.
Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan manfaat pada sektor pendidikan, tetapi juga akan membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan menggerakkan sektor usaha masyarakat di sekitar lokasi pembangunan sekolah,” ujarnya.
Baca juga: Kunjungan di Papua, Menteri Sosial Serahkan Bantuan 4 Unit Mobil ke Sinode Gereja
Herald menambahkan seluruh kebutuhan peserta didik nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Mulai dari biaya pendidikan, seragam sekolah, perlengkapan belajar, asrama bagi siswa yang membutuhkan, hingga kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Bahkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi, setiap siswa akan mendapatkan fasilitas laptop untuk menunjang proses belajar mengajar secara digital.
“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua sekaligus mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di era digital,” katanya.
Pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Papua melalui jalur pendidikan.
Dengan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah optimistis akan lahir generasi baru Papua yang lebih cerdas, mandiri dan memiliki daya saing tinggi.
“Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua. Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Papua,” tandas Herald Berhitu.
Laporan: Sony Rumainum
