Foto: istimewa | Tampak mahasiswa Papua yang di dominasi oleh ikatan pelajar mahasiswa Dogiyai (IPMADO) gelar aksi di Lingkaran Abepura, Senin (11/5).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Jayapura menggelar aksi Mimbar Bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (11/5).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang dinilai masih terjadi di sejumlah wilayah Papua, terutama di Kabupaten Dogiyai.
Dalam aksi itu, massa membawa poster dan
spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian terkait berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Mereka mendesak pemerintah dan aparat keamanan agar lebih serius menangani persoalan hak asasi manusia serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Mahasiswa menilai kondisi Papua hingga kini masih dibayangi berbagai persoalan kemanusiaan, mulai dari penangkapan yang dianggap sewenang- wenang, operasi keamanan di sejumlah daerah, hingga jatuhnya korban sipil di wilayah konflik. Situasi tersebut dinilai telah memicu rasa takut dan trauma di tengah masyarakat.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi berlangsung, IPMADO menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2026. Di antaranya penangkapan sembilan warga di Sorong, tragedi
“Dogiyai Berdarah” pada 31 Maret hingga 2 April 2026, penembakan warga sipil di Puncak Jaya, hingga kasus penembakan terhadap seorang ASN bernama Jems Yohame.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kasus penembakan yang menewaskan Bripda Jufentus Edowai dan sejumlah warga sipil di Dogiyai. Mereka meminta seluruh kasus tersebut diusut secara terbuka, transparan, dan adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut IPMADO, tragedi “Dogiyai Berdarah” yang menyebabkan lima warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka kritis merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak. Mereka menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki hak hidup dan perlindungan hukum yang wajib dijamin negara.
“Negara harus hadir melindungi masyarakat sipil. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam ketakutan akibat konflik berkepanjangan,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Baca juga: Korban Sipil Berjatuhan di Puncak–Dogiyai, Wapres Gibran Didesak Ambil Langkah Nyata
Dalam aksi Mimbar Bebas itu, massa juga menyampaikan 21 poin tuntutan kepada pemerintah dan aparat keamanan. Beberapa poin utama di antaranya mendesak penghentian tindakan represif terhadap warga sipil, meminta investigasi menyeluruh terhadap kasus penembakan di Dogiyai, serta mendesak Komnas HAM mengungkap fakta terkait pembunuhan Bripda Jufentus Edowai agar tidak memicu tindakan balasan terhadap masyarakat sipil.
Mahasiswa turut meminta pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian serius kepada korban dan keluarga terdampak konflik, termasuk bantuan medis, pendampingan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga pemulangan warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata.
Mereka juga menyerukan agar penyelesaian persoalan Papua lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog dibanding pendekatan militeristik. Menurut mereka, dialog yang melibatkan seluruh pihak lebih penting untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman bagi masyarakat Papua.
Aksi Mimbar Bebas berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan sempat menjadi perhatian warga yang melintas di kawasan Lingkaran Abepura. Meski berlangsung cukup lama dengan sejumlah orasi dan pembacaan pernyataan sikap, kegiatan berjalan aman dan tertib hingga selesai.
Laporan: Sony Rumainum
