Foto: istimewa | Tampak Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Erni Kalem, SH., ketika memberikan keterangan diruang kerjanya, Kamis (30/4).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Jayapura untuk sementara waktu ditunda. Pemerintah daerah melalui BKPSDM meminta seluruh peserta tetap bersabar sembari menunggu kepastian lanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Erni Kallem, S.H., menjelaskan bahwa kebijakan penundaan tersebut bukan tanpa dasar.
Pelaksanaan P3K tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 329 Tahun 2024 terkait kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Menurut Erni, Kabupaten Jayapura sebenarnya telah mendapatkan kuota sekitar 1.820 formasi P3K yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama bahkan sudah berjalan, dengan sekitar 285 peserta dinyatakan lulus dan kini berada dalam proses lanjutan.
Namun demikian, persoalan utama terletak pada kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus memastikan kesiapan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K yang sepenuhnya dibebankan pada APBD.
“Berdasarkan arahan Bupati Jayapura, untuk sementara tahap pertama dipending karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2022, pembiayaan gaji P3K memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini membuat aspek fiskal menjadi pertimbangan krusial dalam kelanjutan program tersebut.
Baca juga: BKPSDM Jayapura Pastikan Latsar CPNS Digelar Pertengahan 2026, Sebanyak 235 Peserta Disiapkan
Sebagai upaya mencari solusi, BKPSDM telah menyurati Kementerian PAN-RB guna meminta kejelasan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN. Di sisi lain, pemerintah daerah juga meminta agar kuota 1.820 formasi tetap dipertahankan dan tidak dikurangi.
“Kami masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Pelaksanaan akan dilanjutkan jika kondisi keuangan sudah memungkinkan,” jelas Erni.
Ia pun mengimbau para peserta P3K agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah, kata dia, akan menyampaikan setiap perkembangan secara resmi.
Terkait tenaga honorer, Erni memastikan belum ada kebijakan mengenai rencana merumahkan tenaga honorer. Ia meminta seluruh tenaga tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu keputusan resmi.
Selain itu, BKPSDM juga tengah memproses penyerahan SK bagi sekitar 416 pegawai. Proses ini masih dalam tahap koordinasi dengan instansi keuangan, terutama terkait penyesuaian tambahan penghasilan dari 80 persen menjadi 100 persen.
Di sisi lain, untuk CPNS formasi 2024 sebanyak kurang lebih 237 orang, dijadwalkan akan mengikuti
Latihan Dasar (Latsar) pada awal Juni 2026.
Anggaran kegiatan tersebut disebut telah tersedia.
Menutup pernyataannya, Erni kembali menekankan pentingnya kesabaran semua pihak dalam mengikuti proses yang tengah berjalan.
“Kami harap semua pihak tetap bersabar dan mengikuti setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan | rilis
