Foto: Irfan| Tampak Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, ST., M.Sos
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026 sebesar Rp1 miliar untuk memperkuat sektor usaha Orang Asli Papua (OAP) melalui empat program prioritas.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, S.T., M.Sos., mengungkapkan bahwa seluruh anggaran tersebut difokuskan pada penguatan iklim investasi sekaligus pemberdayaan pelaku usaha lokal.
“Dana Rp1 miliar ini kami bagi ke dalam empat bidang utama yang menjadi fokus kerja DPMPTSP,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Pemkab Jayapura Dorong Investor Lokal, DPM-PTSP Kolaborasi dengan BEI Papua
Ia menjelaskan, alokasi pertama diarahkan pada penyusunan peta investasi daerah dengan anggaran sebesar Rp200 juta. Program ini bertujuan membuka peluang investasi baru yang lebih terarah dan berbasis potensi lokal.
Selanjutnya, DPMPTSP menganggarkan Rp147 juta untuk kegiatan pemantauan terhadap 70 unit usaha.
Langkah ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan usaha yang berjalan di Kabupaten Jayapura.
Program ketiga menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp453 juta, yang difokuskan pada pelayanan penertiban perizinan berusaha bagi OAP, termasuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dalam program ini, sebanyak 100 pelaku usaha OAP akan didorong melalui penyediaan 125 unit rumah usaha dan fasilitas tempat ibadah.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada pelaku usaha OAP, tidak hanya dari sisi perizinan, tetapi juga dukungan sarana usaha,” jelasnya.
Sementara itu, program keempat berupa bimbingan teknis bagi 150 pelaku usaha OAP dengan anggaran Rp200 juta. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal.
Gustaf menegaskan, seluruh program tersebut dirancang untuk mempermudah akses usaha bagi OAP sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa OAP mendapatkan kemudahan dalam berusaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka,” tutupnya.
Laporan: M. Irfan
