Foto: istimewa | Tampak Ketua Aliansi Poros Saieri, Alex Baransano didampingi Sekjen Yusak Rabrageri ketika menggelar jumpa pers, Rabu (4/3) di Jayapura.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Aliansi Masyarakat Poros Saireri menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan terobosan yang dilakukan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, SIK.,MH., bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, SP.,M.Eng., dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah adat Tabi–Saireri.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Aliansi Poros Saireri, Alex Baransano, didampingi Sekjen Yusak Rabrageri, dalam konferensi pers di Jayapura, Selasa (4/3/2026).
Baca juga: Pemuda Papua Minta Aparat Tindak Penyebar Hoaks Dana Cadangan
Alex menilai, di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, duet kepemimpinan MDF–Aryoko tetap menunjukkan komitmen kuat membangun Papua. Ia menyebut, berbagai lobi intensif telah dilakukan ke sejumlah kementerian di Jakarta, mulai dari Kementerian HAM, Perumahan Rakyat, Perhubungan hingga Perekonomian.
“Langkah ini menunjukkan adanya sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, khususnya di Tabi–Saireri,” tegas Alex.
Namun di sisi lain, Poros Saireri mengingatkan agar kerja-kerja gubernur dan wakil gubernur tidak diintervensi pihak mana pun, baik dari internal eksekutif, legislatif, partai politik maupun lingkaran dekat kekuasaan.
Alex menyinggung beredarnya surat terbuka dari Pdt. Socrates Sofyan Yoman yang mempersoalkan penempatan jabatan di lingkungan OPD. Dalam surat itu disebut adanya dugaan “tiga gubernur kecil” yang mengatur sejumlah kebijakan strategis.
Menurut Alex, isu tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak berkembang menjadi persepsi liar di tengah masyarakat.
Sorotan tajam juga diarahkan pada polemik penempatan Sekretaris DPR Papua (Sekwan) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Alex menduga terdapat permainan oknum tertentu dalam proses penempatan jabatan tersebut, bahkan disebut belum ada Surat Keputusan (SK) serah terima jabatan yang sah.
“Kalau benar belum ada SK, maka dasar hukumnya lemah. Jangan sampai ada desain tertentu di internal Sekretariat DPRP tanpa sepengetahuan gubernur,” ujarnya.
Sekjen Poros Saireri, Yusak Rabrageri, dalam kesempatan yang sama meminta agar posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu.
Ia secara khusus menyoroti posisi Sekwan yang sebelumnya dijabat Dr. Yuliana J. Waromi. SE.,M.Si. Yusak berharap gubernur dapat mengembalikan jabatan tersebut kepada yang bersangkutan tanpa intervensi pihak mana pun.
“Penilaian publik terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sedang dipertaruhkan. Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, kepercayaan rakyat yang sudah dibangun sejak Pilkada lalu menjadi rusak,” tandasnya.
Poros Saireri menegaskan tetap mendukung kepemimpinan MDF–Ariyoko, namun mengingatkan agar tata kelola pemerintahan dijalankan secara transparan, profesional, dan berpihak pada Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Saireri dan Tabi.
Laporan: Andre Fonataba
