Foto: Andre | Tampak Bayam Keroman, Aktivis Papua
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com –Isu dugaan korupsi dana cadangan senilai Rp44 miliar yang menyeret Ketua DPR Papua kembali viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Aktivis Papua, Bayam Keroman, angkat bicara dan meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum persoalan ini menjadi jelas.
Bayam menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang MD3 Pasal 17 ayat (1) huruf d dan mekanisme penetapan pimpinan DPR, jabatan Ketua DPR dipegang oleh kader partai politik peraih kursi terbanyak dalam pemilu. Dalam konteks DPR Papua, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu, dan Denny Henry Bonai, ST., MM., merupakan kader Golkar dengan perolehan suara terbanyak.
“Oleh karena itu, kami berharap para elit politik di internal Partai Golkar tidak saling menjatuhkan atau saling menyikut demi kepentingan kekuasaan,” tegas Bayam.
Ia juga mengingatkan pimpinan Partai Golkar agar lebih jeli membaca dinamika internal partai. Menurutnya, manuver-manuver politik berpotensi memicu konflik internal yang dapat merugikan stabilitas politik di Papua. Bayam menyinggung pengalaman masa lalu, di mana tokoh senior Partai Golkar asal Papua, Jhon Ibo, pernah mengalami tekanan politik dengan cara-cara yang dinilai tidak elegan.
Baca juga: Pemuda Papua Minta Aparat Tindak Penyebar Hoaks Dana Cadangan
Sebagai aktivis muda Orang Asli Papua (OAP), Bayam berharap seluruh pihak menghormati ruang dan hak politik OAP dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa OAP memiliki keterbatasan ruang politik di luar Papua, sehingga sudah sepatutnya kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus dihormati sebagai ruang ekspresi dan pengembangan diri masyarakat Papua di tanahnya sendiri.
“Kami tidak bisa menjadi gubernur, bupati, atau pimpinan DPR di wilayah lain di Indonesia. Karena itu, hargailah hak kami untuk berkembang dan memimpin di tanah Papua,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bayam meminta agar pihak-pihak di internal Partai Golkar tidak melakukan manuver politik untuk menggoyang posisi Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai. Menurutnya, Bonai merupakan representasi Orang Asli Papua yang saat ini mendapat kepercayaan masyarakat.
“Jika diganggu dari dalam partai sendiri, sama saja mengganggu stabilitas kepemimpinan Partai Golkar di Papua,” katanya kepada awak media usai memberikan keterangan pers bersama sejumlah aktivis muda Papua terkait isu dana cadangan Rp44 miliar.
Laporan: Andre Fonataba
